UMKM Dilepas Ke Asing, RR: Masak PDIP Cuma Bisa Miris? - Arbindonesia
November 19, 2018

UMKM Dilepas Ke Asing, RR: Masak PDIP Cuma Bisa Miris?

Bagikan..

LAPORANrmol / tirto     Editor: Faisal

Foto: Net

detikriau.org – Ekonom senior, DR Rizal Ramli mengaku heran dengan sikap yang ditunjukkan PDI perjuangan dalam menanggapi paket kebijakan ekonomi ke-16 yang baru dikeluarkan pemerintah melalui Kemenko Perekonomian. 

Sebab PDIP yang mengaku sebagai partai “wong cilik” hanya merasa miris saat 55 bidang usaha, termasuk UMKM, dilepas ke asing.

“Masak PDIP cuma bisa miris? Kan katanya partai wong cilik?” tutur Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu sesaat lalu, Senin (19/11) dilansir rmol.co.

Pernyataan RR, sapaan akrabnya, menyinggung sikap politisi PDIP Rokhmin Dahuri yang mengaku miris dengan kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi tersebut.

Secara tegas, RR meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan ini. Sebab, tidak ada roh dari ajaran Trisakti Bung Karno dan Nawacita yang tercermin dari kebijakan tersebut.

“Kok tega-teganya ladang bisnis untuk rakyat, UMKM, mau diberikan 100 persen sama asing? Ini kampanye yang buruk sekali,” tegasnya.

Mantan Menko Kemaritiman itu menjelaskan bahwa pembukaan semua sektor untuk asing, termasuk sektor ekonomi rakyat dan UKM, bukan merupakan kebijakan yang membangun Indonesia.

“Tetap ini membangun ‘di Indonesia’,” sindir RR.

Sebelumnya, peluncuran paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI dari pemerintah itu dikatakan dalam rangka mendorong investasi dan memperkuat perekonomian domestik.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Perwakilan OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Jumat (16/11/2018) dilansir tirto.id

Terdapat tiga kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama, memperluas fasilitas libur pajak (tax holiday) ke beberapa sektor usaha baru. Hal ini dilakukan untuk menggenjot investasi yang dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian.

Ada sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditambah dalam tax holiday. Selain itu, pemerintah juga mendorong tiga sektor usaha yang akan difokuskan menerima manfaat tax holiday. Sektor tersebut di antaranya kelompok besi dan baja beserta turunannya, adalah petrokimia dan turunannya, serta sektor kimia dasar berserta turunannya.

Selanjutnya, kebijakan kedua adalah relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini memungkinkan penanaman modal asing (PMA) yang sebelumnya harus bermitra dengan UKM atau koperasi, bisa berjalan tanpa kemitraan dan 100 persen PMA.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso menjelaskan relaksasi ini dilakukan lantaran pelaksanaan DNI sejak 2016 masih belum optimal.

“Walaupun ada kenaikan komitmen dari investasi, menurut kita setelah kita pelajari lebih dalam ini bisa dioptimalkan. Karena secara kuantitas ada 82 persen atau 83 dari bidang usaha yang memberikan lebih, di mana 51 bidang usaha tidak ada minat sama sekali,” ujarnya.

Terakhir, kebijakan ketiga adalah insentif untuk mendorong devisa hasil ekspor (DHE). Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Elen Setiadi mengatakan insentif ini diberlakukan untuk membendung pelebaran defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia.

“Transaksi berjalan kita mengalami defisit, ini terjadi kalau DHE tidak semuanya masuk ke dalam negeri makanya kebijakan ini perlu diperkuat,” kata Elen.

Insentif itu akan diberikan kepada perusahaan eksportir di sektor Sumber Daya Alam yang memasukkan devisanya ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI).

“Mereka akan dapatkan insentif dalam bentuk pajak final untuk bunga depositonya yang tinggal di Indonesia dalam bentuk rupiah atau valas, diberikan PPH final atas bunga deposito yang lebih rendah,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *