Keberatan adminitrasi Hasil Pilkades di Tolak Bupati Inhil, Kuasa Hukum Saprudin Ajukan Banding ke Gubernur - Arbindonesia
Januari 3, 2022

Keberatan adminitrasi Hasil Pilkades di Tolak Bupati Inhil, Kuasa Hukum Saprudin Ajukan Banding ke Gubernur

IMG_20220103_161623

Yudhia Perdana Sikumbang,SH,.MH,.CPL

Bagikan..

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pengajuan Keberatan administrasi atas hasil pilkades 2021 di Desa Belaras, Kecamatan Mandah oleh salah satu calon kepala desa (cakdes) di tolak Bupati Inhil.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Yudhia Perdana Sikumbang,SH,.MH,.CPL yang merupakan kuasa hukum dari S.Saprudin.

“Kami telah mengajukan upaya administrasi yang dilakukan klien kami dengan mengajukan keberatan atas SK Bupati atas pelantikan dan pengangkatan kepala Desa Belaras,” tuturnya, Senin (3/1/2022).

“Hari ini kami sudah mendapat jawaban tertulis dari Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan bahwa dalam surat tersebut pada pokoknya menolak upaya keberatan klien kami S.Saprudin atas dugaan pelanggaran salah satu persyaratan kepala desa yang sudah dilantik itu,” tambah Yudhia Perdana Sikumbang,SH,.MH,.CPL.

Jawaban dari Bupati Inhil atas keberatan tersebut dikeluarkan melalui surat tertanggal (3/1/2022). Atas hal tersebut, hari ini juga Saprudin melalui kuasa hukumnya juga resmi mengajukan banding ke Gubernur Riau atas jawaban keberatan tersebut.

Sebagaimana yang diketahui, banding administrasi merupakan langkah kedua yang dapat ditempuh dalam upaya administratif, apabila pihak yang mengajukan keberatan tidak puas dengan keputusan keberatan.

“Berikut hal-hal penting yang perlu diketahui terkait dengan pengajuan banding administrasi (pasal 78 UU Administrasi pemerintahan) jadi ketika banding pun nantinya juga ditolak barulah kami mengajukan gugatan ke PTUN,” Imbuh Yidhia.

“Saya selaku kuasa hukum S.Saprudin menyampaikan langkah ini adalah sesuai UU Nomor 30 tahun 2014 dan Perma Nomor 6 tahun 2018 ada nilai edukasi disini, yang jelas kami berjuang sampai upaya hukumnya mentok,” jelasnya.

Selain itu tambah Yudhia, ia juga sudah mengantongi surat balasan dari Dinas Pendidikan yang menyatakan tentang aturan mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau STTB itu harus di ketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

“Ada mekanismenya sesuai Permendikbud. Jadi bukan asal-asaln saja,” ungkap pengecara muda ini.

“Jadi mau sudah dilantik ataupun belum tidak menghalangi niat kami untuk menggugat. Karena sebuah Keputusan yang dianggap bertentangan dengan aturan perundang undangan dan melanggar asas pemerintahan yang baik patut digugat,” kata Yudhia Perdana Sikumbang,SH,.MH,.CPL.

“Jadi Perkara ini masih berlanjut,” tutupnya.

(Arbain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.