Oktober 20, 2020

Waduh ! Kepala UPTD Farmasi Sebut Tak Pernah Menerima Fisik Pengadaan Alkohol, Disinfektan dan Hansantizer Senilai 2,7 Miliar

images (33)
Spread the love

Ilustrasi Lemah tata kelola, pengadaan alkes rawan korupsi. Foto kpk.go.id

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Irmanita selaku Kepala UPTD Instalasi Farmasi menegaskan tidak pernah menerima barang atas kegiatan pengadaan belanja bahan habis pakai material kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang menelan anggaran sebesar 2,7 Miliar lebih.

Hal itu disampaikan Irmanita saat dikonfirmasi arbindonesia.com, upaya mendalami kasus dugaan Mark Up anggaran atas pengadaan barang-barang berupa Alkohol 70%, Disinfektan, dan Hand Sanitizer yang menelan anggaran bersumber APBD Inhil Tahun 2020 tersebut.

Menurut penjelasan Irmanita, untuk kegiatan pengadaan tersebut langsung di kelola oleh Dinas Kesehatan Inhil.

“Saya tidak menerima fisik ats pengadaan itu. Untuk lebih jelasnya lagsng aja ke Dinkes…krn barang tsb khusus perlakuannya..lansng dikelola oleh Dinkes..,” tulisnya (tanpa di edit) melalui pesan singkat WhatsApp, beberapa hari lalu.

Sementara, berdasarkan informasi yang diterima ARBindonesia.com, didalam berita acara serah terima barang melalui surat Nomor : 23/BA-STB/DINKES-COVID19/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, disana terdapat tanda tangan pihak kedua, dalam hal ini Kepala UPTD Instalasi Farmasi Inhil.

Namun sayangnya, ketika awak media kembali menanyai apakah ada indikasi pemalsuan tanda tangan? Dirinya enggan memberikan informasi lebih lanjut.

“Cukup ini saja yang bisa saya jawab. Nanti konfirmasi ke dinas aja ya. Langsung ke PPK nya aja..jadi jelas..tidak ada yg ditambah dan dikurangi informasinya..,” jawab Kepala UPTD Instalasi Farmasi Inhil, Irmanita.

Secara terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), A Hadi membantah mengenai dugaan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan.

Sebab menurutnya saat melakukan pendistribusian pihak PPK juga melibatkan tenaga dari UPTD Instalasi Farmasi.

“Proses hal menerima atau tidak, dalam kondisi kovid ini kitakan ada tim untuk melakukan pendistribusian barang. Tim ini termasuk juga tenaga dari gudang farmasi (UPTD Instalasi Farmasi),” kata A Hadi baru baru ini.

Selain itu A Hadi juga mengira bahwa yang bersangkutan (Kepala UPTD Instalasi Farmasi) saat itu lupa karena kesibukan yang padat.

“Kita mengira mungkin lupa, karena saat itu memang kondisinya (Irmanita) tengah dalam kesibukan yang padat. Karena dalam kondisi bukan covid saja yang harus dikoordinirnya (Irmanita) sudah sekian ribu jenisnya, apalagi dalam kondisi Covid ini,” tuturnya.

“Kita tidak bicara ini tanda tangan palsu atau tidak. Tetapi, didalam hal responnya kita berpersepsi positif saja. Mungkin saja lupa, karana ini juga sudah lama, atau ingin berkomentar takut salah. Jadi persepsi saya seperti itu” tutup PPK.

Baca Juga : Diduga Dana Kegiatan Covid 19 pada Dinas Kesehatan Inhil di Mark Up

Dalam pemberitaan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil diduga melakukan “Mark Up” terhadap dana untuk penangangan Covid 19, salah satunya melalui kegiatan belanja bahan habis pakai material kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular wabah virus corona.

Berdasarkan informasi yang diterima ARBindonesia.com, dalam kegiatan belanja barang berupa Alkohol 70%, Disinfektan, dan Hand Sanitizer Dinkes Inhil gelontorkan anggaran sebesar 2,7 miliar lebih.

Anggaran biaya ini dipergunakan untuk pembelian 2000 botol Alkohol 70% senilai Rp 190 juta (@Rp95 ribu), Selanjutnya 7.000 botol Disinfektan Rp 1,022 miliar (@Rp147 ribu), dan 3.999 botol Hand Sanitizer senilai 1,5 miliar lebih (@380ribu).

(Arbain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *