detikriau.org — Majelis Ulama Indonesia menyayangkan sikap pemerintah soal diskriminasi Hak Azasi Manusia yang terjadi pada etnis Uighur diu Xinjiang, China saat ini. Presiden Joko Widodo pun diminta mengambil sikap tegas.
Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramli mengungkapkan, sebagai negara dengan umat muslim terbesar di Dunia, Indonesia harus terdepan dalam memperjuangkan hak-hak etnis Uighur untuk menjalankan kehidupan beragamanya.
“Telah terjadi HAM secara nyata dan pelanggaran masyarakat sipil serta agama secara jelas terhadap etnis Uighur di China,” tegasnya dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne sebagaimana dilansir melalui Viva, Jumat 21 Desember 2018.
Dia mengungkapkan, Jokowi memiliki kapasitas yang kuat di dunia untuk mengusulkan investigasi internasional terhadap kasus ini. Sehingga diharapkan suku Uighur mendapatkan keadilan secara mendasar di dunia.
“Presiden harus menyatakan sikap, memanggil duta besar (China) dan menginisiasi investigasi internasional, harus. Jokowi harus turun tangan,” tegasnya.
BERITA TERHANGAT
BPK Apresiasi LKPP 2025: Komitmen Akuntabilitas Kabinet Merah Putih Diuji
Pemerintah Jamin Cadangan BBM Aman di Tengah di Tengah Dinamika Global
OJK Blokir 436 ribu Rekening Terindikasi Penipuan, Dana Korban Lebih Setengah Triliun