Panas Soal Rencana Aksi 'Agustus Merdeka', Badko HMI Riau-Kepri Nyatakan Raihan Ariatama Ketua Umum PB HMI yang Sah - Arbindonesia
Agustus 6, 2021

Panas Soal Rencana Aksi ‘Agustus Merdeka’, Badko HMI Riau-Kepri Nyatakan Raihan Ariatama Ketua Umum PB HMI yang Sah

IMG-20210806-WA0036

Sekretaris Umum Badko HMI Riau–Kepulauan Riau, Ilham Mandala Anugrah

Bagikan..

ARBIndonesia.com – Sekretaris Umum Badko HMI Riau–Kepulauan Riau, Ilham Mandala Anugrah menanggapi Intruksi aksi ‘Agustus Merdeka’ yang dikeluarkan Abdul Muis Ketua Umum PB HMI.

Menurut Ilham, Raihan Ariatama adalah Ketua Umum PB HMI yang Sah.

Lanjutnya, belakangan ini ramai diberitakan di media sosial serta media online terkait intruksi yang dikeluarkan oleh Abdul muis yang mengaku sebagai ketua Umum PB HMI
akan menggelar aksi pada tanggal 6,13 dan 16 Agustus 2021 ini diberi nama ‘Agusutus Merdeka’ terkait kegagalan presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf amin telah gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia dalam pandemi covid-19.

“Menanggapi pemberitaan tersebut, saya selaku Sekretaris Umum Badko HMI Riau–Kepulauan Riau menyebutkan bahwasannya Badko serta cabang se Riau–Kepulauan Riau sejauh ini hanya mengakui kepemimpinan PB HMI dibawah Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum, M. Ichya Alimuddin adalah Sekretaris Jenderal, dan Abdul Robby Syahrir Bendahara Umum PB HMI,” tutur Ilham Mandala Anugrah, Jum’at (6/8/2021) melalui pesan tertulis.

Kendati demikian, Ilham mengajak kader-kader HMI Riau-Kepri jangan sampai dengan mudah terprovokasi oleh himbauan yang mengatasnamakan Ketua Umum PB HMI.

“Kepada kader HMI se Riau-Kepri agar lebih fokus dalam mensosialisasikan 3T (testing, Ttracing treatment) dan 5M yaitu (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) serta mensukseskan program Vaksinasi dalam upaya memberantas mata rantai penularan Covid 19,” ajaknya.

Terakhir ia berharap kepada kader-kader se Riau-Kepri untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah dan mensukseskan agenda pemerintah dalam memutus mata rantai covid 19.

Sementara itu, dilansir dari CNNIndonesia, Dua pihak yang sama-sama mengklaim sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PB HMI memberikan instruksi yang berbeda dalam merespons penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.

Dua pihak tersebut adalah PB HMI pimpinan PJ. Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dan Ketua Umum Raihan Ariatama.

PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin melalui surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin gagal memenuhi hak warganya yang dihadapkan krisis Covid-19.

Merespon keadaan ini, mereka menginstruksikan agar Badan Koordinasi (Badko) HMI se Indonesia melakukan unjuk rasa pada tanggal 6-13 Agustus.

“Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” sebagaimana dikutip dari surat tersebut, Rabu (4/8).

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman BImantika mengatakan sudah ada beberapa Badko yang mengkonfirmasi akan melakukan unjuk rasa pada Jumat (6/8).

Badko tersebut antara lain, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Di Jakarta, PB HMI akan melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka pada 6 Agustus. Sementara, pada 16 Agustus mendatang unjuk rasa digelar di gedung MPR-DPR RI.

“Sudah muncul satu titik aksi yaitu Istana Negara. Jabodetabek-Banten akan ikut kita tanggal 6 atau bagaimana ini masih kita tunggu sampai malam ini,” kata Hilman saat dihubungi CNNindonesia.com, Rabu (4/8).

Sebaliknya, PB HMI pimpinan Raihan Ariatama menginstruksikan agar Badko HMI dan HMI Cabang se Indonesia agar mendukung penanganan Covid-19.

Melalui surat instruksi PB HMI nomor 134/A/SEK/12/1442 H, Raihan menginstruksikan agar Badko HMI dan HMI Cabang mensosialisasikan pentingnya tracing, testing, dan treatment (3 T), 5 M, dan vaksinasi sebagai upaya memutus penularan COvid-19.

“Badko HMI dan HMI Cabang se-Indonesia agar membentuk Relawan Penanganan Covid-19 untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid19,” seru Raihan dalam surat instruksinya.

Dualisme

Pimpinan PB HMI tengah mengalami dualisme. Selain tercermin melalui instruksi yang berbeda, kedua pihak juga sama-sama mengklaim sebagai pengurus yang sah berdasarkan kongres yang berbeda.

PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin mengklaim sebagai pengurus sah berdasarkan Kongres di Ambon, Maluku.

Muis menjadi Penanggung Jawab (Pj) Ketua Umum menggantikan R. Saddam Al Jihad yang mengundurkan diri secara lisan di masjid Sunda Kelapa.

“Kami sebenarnya tidak menganggap Raihan. Cuma karena euforianya besar ya kita agak kalah terblow up,” kata Hilman.

Menurut Hilman, meski euforia Ketua Umum Raihan Ariatama besar, ia tidak dibenarkan konstitusi internal HMI. Hingga hari ini, menurut Hilman, dualisme di dalam tubuh PB HMI masih terjadi.

“Masih (terjadi dualisme, masih,” kata Hilman.

“Makanya sampai hari ini kita masih menguasai sekretariat, masih banyak cabang-cabang juga masih dengan kami. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan kongres,” jelasnya.

Sementara, melalui surat instruksinya Raihan menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum yang sah hasil Kongres HMI ke 31 di Kota Surabaya yang digelar 17-25 Maret lalu.

Raihan lantas meminta agar kadernya solid di bawah kepemimpinan hasil kongres tersebut.

“Badan Koordinasi (Badko) HMI dan HMI Cabang se-Indonesia tetap menjaga soliditas dibawah kepemimpinan yang sah dan konstitusional Hasil Kongres HMI Ke-31 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17- 25 Maret 2021,” seru Raihan.

Editor arbain

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.