Terkait MoU Diskes, RSUD PH dan Kejari Tembilahan, Irianto : Untuk meminta Pendampingan dan Pertimbangan Hukum - Arbindonesia
Desember 19, 2015

Terkait MoU Diskes, RSUD PH dan Kejari Tembilahan, Irianto : Untuk meminta Pendampingan dan Pertimbangan Hukum

Bagikan..
TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan pada Kamis (17/12/2015) lalu dinilai sangat penting.

 
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur RSUD PH Tembilahan, dr Irianto dalam rangka mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, khususnya terkait persoalan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 
Dikatakan Irianto, MoU ini dalam rangka pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga jika ada tuntutan pasien atau keluarga pasien yang sifatnya perdata, RSUD PH bisa didampingi oleh Kejari Tembilahan sebagai pengacara negara.
 
“Selain itu, RSUD juga dapat meminta pertimbangan hukum dengan Kejari Tembilahan,” tutur Irianto saat dikonfirmasi detikriau.org melalui telepon selulernya, belum lama ini.
 
Meskipun selama kepemimpinannya di rumah sakit berplat merah tersebut belum terjadi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum, namun Irianto berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa tersandung persoalan hukum di kemudian hari.
 
“Ini untuk berjaga-jaga saja. Memang selama saya menjabat belum ada, tapi sekitar 8 tahun lalu ada,” tambahnya.
 
Untuk diketahui, sebelumnya telah dilakukan penandatananan MoU antara Diskes Inhil, RSUD PH dan Kejari Tembilahan, yang dipusatkan di aula RSUD PH Tembilahan.
 
Dengan adanya MoU tersebut, Plt Kepala Diskes Inhil, dr Saut Pakpahan berharap, ke depan pihaknya bisa memiliki payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas Diskes dan rumah sakit sebagai pelayan publik.
 
“Diskes akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan segala bentuk pelayanan yang sudah menjadi tugas dan tangung jawab Dinkes Inhil, dalam hal ini  puskesmas dan rumah sakit,” terangnya.
 
Apalagi, dijelaskan Saut, saat ini jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki sekitar 1400 sampai 1500 orang, yang tersebar di seluruh wilayah di Negeri Seribu Parit.
 
“Petugas inilah yang kita harapkan dapat bekerja maksimal dalam melayani masyarakat, namun terlindungi dari permasalahan hukum,” imbuhnya. adi/adv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.