Prihal Tunda Bayar, Dewan Minta Pemkab Inhil Berikan penjelasan langsung

Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna didampingi Wakil Ketua Komisi Edy Haryanto Sindrang Saat Memimpin RDP Terkait Kegiatan Tunda Bayar tahun 2019, foto indovizka.com

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Agar tidak terjadinya simpang siur informasi negatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)  meminta Pemerindah Daerah berikan penjelasan langsung terhadap pihak terkait soal perkembangan Kegiatan yang mengalami Tunda Bayar (TB).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna (IT) kepapada media yang dikutip dari indovizka.com. IT mengatakan akan mendorong Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mencarikan solusi serta jemput bola untuk menanyakan kepastian ke pemerintah pusat terkait dana transfer yang belum dibayarkan.

“Kita mendorong Bangggar dan TPAD segera mencarikan solusinya dan menanyakan seperti apa kepastian dana transfer dari pusat itu. Inikan yang menjadi penyebab tunda bayar,” kata Iwan Taruna kepada media, Senin, (14/1/2019).

Memang saat ini, TB alias tunda bayar sedang menjadi perbincangan hangat dikalangan pejabat daerah baik dari eksekutif maupun legislatif. Terlebih lagi, dikalangan rekanan (kontraktor) yang memang terkena imbas tunda bayar. 

“Jika dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, hal ini tentunya berdampak negatif dan menimbulkan asumsi miring yang ditujukan kepada pemerintah terhadap persoalan yang terjadi hampir setiap tahun ini,” tutur politisi muda.

• Kodim 0314/Inhil Kejar Target Pembangunan Fisik TMMD Ke-130 di Desa Kuala Lemang
• Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kasdim 0314/Inhil Tinjau Sasaran Fisik TMMD ke-130 di Desa Kuala Lemang
• Semangat Kemanunggalan: Satgas TMMD Ke-130 Kodim 0314/Inhil Kejar Target RTLH di Desa Kuala Lemang
• Tertabrak Pohon Nipah, Pengemudi SpeedBoat Meninggal Dunia dan Penumpang Luka-luka
• Sinergi Tanpa Batas: TNI-Polri dan Warga Gotong Royong Semenisasi Jalan 1 KM di TMMD Ke-130 Kodim 0314/Inhil

Oleh karenanya, agar simpang siur informasi negatif kepada Pemda tidak semakin meluas, Komisi III juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar segera memberikan penjelasan langsung kepada pihak ketiga (rekanan) perihal kenapa terjadi tunda bayar dan sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam mengurusi masalah ini.

“Apa saja yang sudah dilakukan Pemda dan sejauh mana progresnya. Ini tentunya harus dijelaskan ke pihak ketiga, karena mereka meminta kepastian kapan uang mereka di bayarkan,” imbuhnya.

Editor Arb