Pemkab Inhil Anaktirikan Madrasah dan Ponpes? Coba Baca Klarifikasi Ini … - Arbindonesia
Maret 15, 2017

Pemkab Inhil Anaktirikan Madrasah dan Ponpes? Coba Baca Klarifikasi Ini …

Bagikan..
foto ilsutrasi; hidayatullah.or.id

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Drs H Syaifuddin MP menilai keliru jika ada pihak-pihak yang menyatakan Pemkab Inhil menganaktirikan Madrasah dan Pondok Pesantren.

Faktanya menurut Syaifuddin, setiap tahun Pemkab Inhil tetap menganggarkan kebutuhan-kebutuhan untuk madrasah dan Ponpes yang tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Secara aturan pembiayaan operasional madrasah dan ponpes itu kewenangannya kementerian agama yang penganggarannya melalui APBN. Jadi kita memang tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Namun meskipun begitu, kita tetap memberikan perhatian dan dukungan sesuai kewenangan yang dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten.” Sampaikan Syaifuddin baru-baru ini di Tembilahan.

Selain itu, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil ini juga memastikan bahwa Pemkab Inhil tidak pernah membeda-bedakan antara sekolah Umum dengan Madrasah dan Ponpes. Tahun anggaran 2017 ini saja Disdik Inhil menurutnya sudah menganggarkan dana bantuan bagi 36 Madrasah dan Ponpes yang ada di Inhil.

Sebelumnya, Bupati Inhil HM Wardan mengklarifikasi kepada sejumlah awak media “pembantahan” akan beredarnya rumor bahwa dirinya dikesankan menganaktirikan keberadaan Madrasah dan Ponpes.

Benar menurut Bupati bahwa usulan Pemkab Inhil untuk bantuan madrasah dan ponpes melalui Bankeu provinsi Riau tidak diakomodir berdasarkan hasil tim verifikasi. Namun untuk itu, tahun anggaran 2017 Pemkab Inhil telah mengangarkan dana melalui APBD Inhil senilai Rp 23,4 Miliar.

“Walaupun kita tidak mendapatkan melalui Bankeu Provinsi Riau untuk madrasah dan pondok pesantren namun kita tetap menganggarkan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Tahun ini penganggarannya sebesar Rp 23,4 miliar,” ujar Bupati Inhil H.M Wardan akhir pekan kemaren.

Lebih lanjut dikatakannya, dirinya sangat berkomitmen memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di dunia pendidikan baik sekolah negeri maupun madrasah dan ponpes.

Bukti wujud kepedulian itu dibuktikan dengan diterimanya Penghargaan dari Kementerian Agama kepada 11 Bupati/Walikota se-Indonesia yang salah satunya adalah Bupati Inhil dan  satu-satunya di Provinsi Riau pada saat itu.

Penghargaan yang diberikan Dirjen Pendidikan Islam saat itu merupakan penghargaan atas wujud perhatian Pemerintah Kabupaten dan salah satunya pemkab. Inhil yang sangat komit dalam pengembangan program kemitraan pendidikan.

“Jadi rumor pendiskreditan terhadap kepemimpinan saya itu kesannya provokatif dan tidak berdasar.” Akhir Bupati./Am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *