TEMBILAHAN(www.detikriau.wordpress.com) – Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan di kota Tembilahan sendiri terutama di bidang infrastruktur sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal itu sangat wajar, karena jalan lingkungan dimana banyak pejabat tinggal, jalan sangat baik. Sedangkan jalan yang kebetulan tidak ada pejabat, sangat memprihatinkan.
Bahkan lebih dari itu, ketika ada jalan lorong dimana ada tanah pejabat disana, ruas jalan dan drainase sudah dibuat. Padahal perumahan dikawasan tersebut masih sangat jarang. Makanya banyak warga yang terkadang mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Inhil.
Seperti diungkapkan oleh Abdul Hamid salah seorang Ketua RT yang ada di Kelurahan Pekan Arba. Ia mempertanyakan tentang ketidakadilan pembangunan yang dilakukan di kota Tembilahan. Sebagai contoh adalah jalan Tanjungharapan, dan beberapa ruas jalan lainnya dimana semua infrastruktur sangat baik. Persoalan utamanya karena dikawasan tersebut banyak kalangan pejabat yang bermukim
Sedangkan Pekan Arba belum adanya drainese yang memadai, akibatnya saat pasang naik dan hujan deras mengguyur, kawasan ini sering terendam oleh air. Imbasnya selain menyulitkan warga, dampak lainnya menimbulkan kerusakan lahan perkebunan masyarakat. Bahkan sudah beberapa tahun belakangan ini mulai dari Parit 11-7 lahan perkebunan sudah tidak memberikan hasil bagi masyarakat.
“Makanya kita sangat kecewa dengan tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah ini. Intinya kita meminta jangan ada diskriminasi dalam pembangunan,” katanya. (Suf)
saya heran juga dengan tempat saya tepatnya di keritang,jalanya hancur,jmbatanya banyak yang roboh,,seolah olah andil pemerintah dalam memberikan pelayanan infra struktur tidak ada,,mungkinkan para pejabat sangat sibuk sehingga lupa dengan janji janjinya walku pilkada dan pemilu..atau memang sudah menjadi tradisi kacang lupa kulit..??dan saya juga msih bingang mengapa KPK tidak pernah sampai di kab.inhil ini