Kadin Tawarkan 4 Solusi Pendanaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Perumahan. ©2017 Merdeka.com
ARB INdonesia, JAKARTA – Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso menyayangkan dana alokasi subsidi pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) cenderung menurun. Padahal, tahun ini kebutuhan rumah bagi MBR mencapai 260 ribu unit dengan kebutuhan anggaran Rp29 triliun.
Sementara dana yang dianggarkan APBN 2020 hanya Rp11 triliun ekuivalen dengan 97.700 unit rumah. Sehingga masih ada kekurangan dana Rp18 triliun untuk memenuhi permintaan perumahan MBR.
Dana yang yah dikucurkan pemerintah tersebut diprediksi akan habis di bulan April tahun 2020. Sehingga perlu dipikirkan segera cara memenuhi kekurangan anggaran tersebut. Sebab, jika tidak, maka program rumah bersubsidi akan berakhir di bulan Juni.
Untuk itu pihaknya memberikan solusi alternatif untuk memenuhi kekurangan yang ada. Pertama dengan pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB).
“Pengalihan ini akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit,” kata Setyo di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).
Kedua, menggunakan dana pemerintah pusat yang mengendap di APBD pemerintah daerah. Setyo menyebut dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening Pemda mencapai Rp186 triliun. Jika dana tersebut ditarik 10 persen, maka akan ada tambahan Rp1,86 triliun untuk menutupi kekurangannya.
Ini bisa dilakukan karena pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan perumahan bagi warganya. Sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa rumah umum mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
Cara Selanjutnya
Ketiga, mengoptimalkan peranan BPJS TK dan SMF untuk perumahan yang perlu didorong, karena selama ini porsi penyalurannya yang masih sedikit. Untuk BPJS TK, perlu
ada titik temu di Kemenaker dalam rangka meningkatkan bunga optimal antara bank dan BPJS TK. Tujuannya agar nanti dengan perbankan dan peserta bisa optimal dalam penyaluran perumahan pekerja.
Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat. Perlu ditingkatkan fleksibilitas SMF dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan.
Keempat, bisa menggunakan alokasi dana subsidi LPG yang belajar dianggap tidak tepat sasaran. Saat ini kata Setyo, anggaran untuk rumah subsidi sudah semakin ketat. Program yang mengacu kepada APBN pun masih akan sulit untuk mendapatkan alokasi dana tambahan.
“Kita harapkan semua pihak mulai dari pemerintah dan DPR bisa mendukung realisasi program perumahan untuk rakyat melalui optimalisasi kebijakan fiskal,” kata Setyo.
- Pria Atau Wanita Buruan Daftar, RS 3M Plus Tembilahan Buka Lowongan Security
- Kasat Samapta dan Personil Polres Inhil Jaga Keamanan Jalanya Sholat Isya dan Tarawih
- Biadab! Ayah Tiri Setubuhi Anak Bawah Umur Puluhan Kali
- Parah! Oknum PNS di Kantor Camat Pelangiran Hajar Anak Warga yang Masih Dibawah Umur
- Jhon LBF Jalin Kemitraan dengan Garuda Cyber Indonesia
Empat alternatif substitusi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil koordinasi antara Kadin Properti dengan beberapa stakeholder terkait. Mereka adalah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan), SMF (Sarana Multigriya Finansial), BPJS TK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (Bank Tabungan Negara) termasuk dengan asosiasi perumahan seperti REI (Real Estate Indonesia), Himppera (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) dan PI (Pengembang Indonesia) beberapa waktu lalu di Jakarta. (*)
Sumber Sindonews.com
https://m.merdeka.com/uang/kadin-tawarkan-4-solusi-pendanaan-perumahan-masyarakat-berpenghasilan-rendah.html