22 November 2026

Mafirion Tegaskan Negara Harus Hadir: Korporasi Tak Boleh Kebal Hukum, Pekerja Jangan Dikorbankan!

Bagikan..
image_pdfimage_print

 

ARBindonesia.com, PEKANBARU-Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, Mafirion Syamsuddin Rogo, menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan.

Iklan oleh Google

 

Hal itu disampaikan Mafirion menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau, Minggu (22/11/2026).

 

Menurut Mafirion, kebijakan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola kehutanan nasional sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

 

Iklan oleh Google

“Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan harus ditindak. Jangan ada perusahaan besar atau pemegang konsesi yang kebal hukum. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun,” tegas Mafirion.

 

Areal konsesi yang disebut mencapai 338.536 hektare tersebut tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Kampar.

 

Sebagian wilayah konsesi juga berbatasan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi. Kawasan ini selama ini menjadi perhatian sejumlah aktivis lingkungan terkait dugaan kerusakan hutan.

 

Mafirion menilai kerusakan hutan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

 

Dampak tersebut antara lain meningkatnya risiko banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas perekonomian masyarakat.

 

Karena itu, ia mengingatkan agar pengelolaan kawasan hutan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan bisnis, melainkan harus mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Meski mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan hutan, Mafirion mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan nasib para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas perusahaan.

 

Menurutnya, kegiatan operasional RAPP memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor perekonomian di Riau, mulai dari pekerja, kontraktor, pemasok bahan baku, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat di sekitar kawasan konsesi.

 

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pencabutan izin tersebut.

 

“Jika perusahaan terbukti melanggar, silakan proses sesuai hukum. Namun, jangan sampai pekerja dan masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran justru kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Pemerintah harus memastikan mereka tetap terlindungi,” ujarnya.

 

Mafirion menegaskan bahwa penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat harus berjalan beriringan.

 

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan penataan kawasan hutan tidak menimbulkan persoalan sosial baru, terutama bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

 

Lebih lanjut, Mafirion meminta pemerintah segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana pengelolaan kawasan hutan setelah pencabutan PBPH.

 

Kejelasan tersebut dinilai penting, terutama menyangkut status pekerja, keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, tanggung jawab pemulihan lingkungan, serta mekanisme pengawasan terhadap kawasan hutan.

 

Ia menilai pencabutan izin tidak boleh menjadi akhir dari upaya pembenahan tata kelola kehutanan.

 

Pemerintah, kata dia, harus memastikan kawasan yang terdampak tetap terlindungi dari aktivitas ilegal serta memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan.

 

Selain itu, upaya pemulihan terhadap kawasan hutan yang mengalami kerusakan harus menjadi perhatian serius agar fungsi ekologis hutan dapat kembali terjaga.

 

“Jangan hanya berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kawasan tersebut akan dikelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana nasib para pekerja,” katanya.

 

Mafirion kembali menegaskan bahwa kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh dipertentangkan dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan.

 

“Pelanggaran harus ditindak, lingkungan harus diselamatkan, tetapi rakyat juga tidak boleh dikorbankan,” pungkas Mafirion. *

Iklan oleh Google