2016, 48 Ribu Peserta Jamkesda Akan Diintegrasikan ke BPJS - Arbindonesia
April 27, 2015

2016, 48 Ribu Peserta Jamkesda Akan Diintegrasikan ke BPJS

Bagikan..

“Dibutuhkan Data Masyarakat Miskin Yang Valid dan Akurat”

Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat memberikan sambutan dalam sebuah kegiatan baru-baru ini di Tembilahan.
Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat memberikan sambutan dalam sebuah kegiatan baru-baru ini di Tembilahan.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2016 mendatang, sebanyak 48.000 peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, di Jalan M Boya Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Alvi, saat ini jumlah peserta Jamkesda di Negeri Seribu Parit adalah sebanyak 120.000 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, akan di data kembali siapa-siapa yang memang berhak mendapatkan bantuan di bidang pelayanan kesehatan.

“Tahun ini, Program Jamkesda kita akan berakhir dan selanjutnya diintegrasikan ke BPJS. Dari anggaran yang tersedia, kita hanya mampu menanggung iuran BPJS untuk 48 ribu orang, dari jumlah keseluruh peserta Jamkesda sebanyak 120 ribu orang,” tutur Alvi.

Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini berharap agar data masyarakat miskin yang diberikan oleh pihak kecamatan nantinya benar-benar valid, sehingga tidak ditemukan kendala dan permasalahan di kemudian hari.

“Sesuai dengan arahan Pak Bupati kemarin, data masyarakat tidak mampu ini akan dikumpulkan oleh pihak kecamatan. Jadi, kita harapkan data tersebut memang akurat, sehingga bantuan yang kita salurkan nantinya bisa tepat sasaran,” terangnya.

Apalagi, lanjut Alvi, selain bantuan dari Pemda setempat, nantinya Kabupaten Inhil juga akan mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau, untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Sri Gemilang.

“Apabila kita tidak memiliki data yang benar dan valid, kita khawatirkan bantuan ini akan sulit dan bahkan tidak bisa disalurkan,” imbuhnya.(adi/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *