Secara Teknis Letak Jembatan Lebih Memungkinkan di Sungai Simpun

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Rencana pembangunan Jalan dan jembatan untuk menuju sungai empat terus menjadi polemik dimasyarakat. Masyarakat Dusun Kampung baru dengan Dusun Sungai Simpun sama-sama menginginkan agar jembatan dibangun didaerahnya masing-masing.

Sebagai alternatif terakhir yang dirasa dapat mencegah konflik yang kemungkinan bakal terjadi, sebuah surat yang telah ditanda tangani oleh kepala desa sungai empat dan seluruh komponen masyarakat telah dilayangkan kepada Dinas PU yang berisi tentang keinginan masyarakat agar jembatan tersebut dibangun di pasar sungai empat.

Kadis PU, Nasir melalui telepon selulernya kepada www.detikriau.wordpress.com mengatakan saat ini yang paling memungkinkan disegi teknis pembangunan sebaiknya di sungai simpun. “Karena Jembatan yang akan kita bangun tersebut bukan jembatan kompensional yang biasa saja, namun merupakan jembatan yang pengerjaannya banyak mempergunakan alat-alat berat,” kata Nasir.

Untuk pembangunan jembatan seperti ini, kita membutuhkan lahan bebas minimal 500 meter agar alat-alat berat seperti ponton dan lain-lain dapat bergerak bebas .

“Kalau pembangunan jembatan tetap dilakukan di dusun kampung baru untuk penggunaan lahan bebas tersebut kita akan merusak rumah-rumah penduduk kurang lebih sebanyak sebanyak 16 buah,” katanya.

Sangat tidak adil rasanya jika untuk pembangunan jembatan tersebut kita terpaksa memindahkan perumahan masyarakat dan jika pembangunan jembatan kita alihkan kepasar maka akan banyak juga rumah penduduk yang terpaksa kita robohkan dan tentunya bisa mengganggu pertumbuhan perekonomian dan transportasi jelas nasir.

Melalui media pers Nasir ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah bukannya tidak ingin membangun jembatan ditempat yang mereka inginkan namun untuk pembangunan tersebut perlu melakukan penelitian secara teknis dengan memeperhatikan berbagai sektor.

“Kita harap agar masyarakat bisa mengerti dan menerima hal itu. Tidak ada niat pemerintah untuk merugikan salah satu pihak, tapi secara teknis hanya  disungai simpun yang paling memungkinkan,” pungkasnya. (Suf)