Pemda Wajib Awasi Penggunaan BBM Subsidi

JAKARTA — PEMERINTAH daerah (pemda) diwajibkan mengawasi pelarangan kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan yang memakai bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Bukan hanya itu, mereka juga diharuskan menjaga konsumsi BBM subsidi agar sesuai dengan kuota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan hal itu di Jakarta, kemarin. “Gubernur dan bupati harus jaga kuota BBM tersebut, harus ikut bertanggung jawab. Terutama jangan sampai BBM subsidi diselundupkan ke pertambangan dan perkebunan.”

Jero menambahkan, kuota BBM subsidi daerah sudah disepakati bersama dan dialokasikan secara adil. Jadi, pemda harus menjaga sesuai dengan kuota yang telah disepakati.

“Sebanyak 40 juta kiloliter sudah dibagi-bagi adil. Ada daerah yang dapat banyak. Ada pula yang sedikit. Tapi, itu adil. Kalau disamakan, tidak mungkin. Misalnya di Papua, kendaraannya sedikit, masak kuotanya sama dengan yang di Jawa,” kata Jero.

Pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan dianggap tidak akan mengganggu perekonomian daerah walaupun kedua sektor itu merupakan sumber pendapatan asli daerah. “Karena tidak mengganggu, kita wajibkan saja kendaraan pertambangan dan perkebunan pakai BBM nonsubsidi,” ujar Jero.

Terkait dengan penerapan pembatasan BBM subsidi di lingkungan pemerintah, Jero mengungkapkan hal itu akan dilakukan menggunakan kupon. Setiap kementerian dan lembaga (K/L) akan menentukan jatah kupon sesuai dengan kebutuhan. Jatah kupon tidak boleh melebihi jatah yang diberikan sebelumnya walaupun jenis BBM-nya diubah dari premium menjadi pertamax.

Tambahan kuota
Jero mengatakan pihaknya juga sudah bertemu dengan empat gubernur Kalimantan yang mengancam menghentikan pasokan batu bara dan hasil tambang ke Jawa jika kuota BBM tidak ditambah. Mereka akhirnya diberi tambahan kuota oleh pemerintah pusat.

“Kemarin sudah ketemu, dari BPH Migas yang mengurus. Hasilnya ditambah sedikit (kuotanya),” papar Jero. Ia mengharapkan keempat gubernur mengerti dan menghentikan ancaman mereka.

Sebelum itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo, kemarin, menyatakan mendukung penghentian pengiriman hasil tambang dan migas ke Pulau Jawa yang disepakati empat gubernur.

Sementara itu, instruksi pembatasan BBM di Kalteng dilaporkan efektif mengurangi antrean kendaraan di SPBU. Di Gresik, 70 nakhoda dalam kurun waktu hampir dua bulan tertahan di pelabuhan akibat pasokan BBM terhambat.

Dari Maumere, NTT, dilaporkan, warga Timor Leste ternyata leluasa menikmati BBM bersubsidi Indonesia dengan membeli melalui perbatasan Atambua, NTT. Kepala Depot Pertamina Maumere Virgo mengatakan, “Di perbatasan Atambua, banyak mobil berpelat nomor Timor Leste keluar masuk wilayah perbatasan Indonesia dan membeli BBM bersubsidi kita.”(Micom)