TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai tidak lagi menjadi organisasi independen karena terindikasi sudah dibawa kepada politik praktis.
Pernyataan tersebut dilontarkan Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus ORNOP), Zulkifli AM kepada detikriau.org, Senin (11/4/2016).
“Pada dasarnya kami mendukung kemajuan Koni, tetapi kalau dibawa kepada politik praktis saya sangat tidak setuju,” kata Pilay, sapaan akrab Zulkifli.
Menurutnya, ada beberapa prihal yang menandakan bahwa Koni tersebut diikut campurkan dalam politik praktis seperti kepengurusan didirikan hingga ketingkat kelurahan dan desa.
“Pengurus Koni Inhil ini sampai desa, padahal berdasarlan AD/ART tidak ada pendirian kepengurusan KONI hingga ke desa maupun kelurahan,” jelasnya.
Selain itu, seragam kebesaran Koni Inhil di daerah-daerah juga telah memperlihatkan adanya indikasi politik praktis karena ada gambar oknum kepengurusan Koni Inhil tepat di helaian baju bagian depan.
“Saya fikir, tanda-tanda itu menunjukkan kalau Koni Inhil sudah dibaui politik praktis,” tandasnya. (mirwan)
BERITA TERHANGAT
Rp1 juta Per Siswa, Dugaan Pungli Bermodus Sumbangan di MTs Nurul Mubtadiin Pulau Burung
Ada Pungutan Rp1juta Per Siswa, Kepala MTs Nurul Mubtadiin Sebut Berdasarkan Kesepakatan Orang Tua
Meski Menerima Dana Bos, MT Nurul Mubtadiin Pulau Burung Inhil Pungut Rp1 Juta Per Siswa