KEDATANGAN MASSA TUNDA PARIPURNA DPRD INHIL

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Ratusan massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Tembilahan (MPT), jum’at (30/9/2011) sekira pukul 14.30 Wib sambangi gedung kantor DPRD Inhil. MPT, melalui juru bicaranya, Yan Bona menilai, selama ini berbagai kebijakan yang ditelorkan DPRD Inhil selalu identik dengan ketidakberpihakan kepada masyarakat. Kedatangan massa yang bertepatan dengan dilaksanakannya Paripurna LKPJ Bupati sekaligus penyampaian pembahasan Pansus I dan II terpaksa dilakukan penundaan.

Menurut penuturan Yan, salah satu contoh ketidakberpihakan adalah terkait masalah pembangunan venue futsal. Dirinya menilai milyaran dana yang akan dikucurkan melalui APBD Inhil bukan sesuatu yang “urgent“ jika diperbandingkan dengan berbagai permasaalahan publik seperti, masalah kesehatan, pendidikan serta keterpurukan ekonomi masyarakat.

“Akibat keterpurukan ekonomi, saat ini saja dikota Tembilahan terdata 7 kasus busung lapar. Belum lagi Rumah Sakit Daerah kita sekarang selalu diterpa berbagai persoalan. Mulai dari permasalah kekurangan tenaga medis, kerusakan peralatan dan berbagai fasilitas pendukung termasuk ketidakjelasan peruntukan peralatan medis bagi Rumah Sakit Guntung dan RS Pulau Kijang”Jelas Yan

Dunia pendidikan? Tambah tokoh yang terkenal bicara cukup blak-blakan ini, “bukanlah menjadi rahasia lagi, tingginya biaya pendidikan semakin menjerat leher masyarakat. Termasuk kekurangan berbagai sarana dan prasarana dan bahkan berbagai persoalan amburadulnya sistem administrasi pendidikan. “

Semua pembenahan kepentingan publik tersebut menurut yan, tentu lebih patut untuk mendapat prioritas dan jelas memerlukan pasokan dana yang terbilang tidak sedikit. Apalagi kini APBD Inhil sudah terkuras melalui tiga paket multiyears (Islamic Center, Gedung Kampus UNISI dan High Way Bandara Tempuling – Mandah), lantas apakah masih harus dibebani dengan pembangunan lapangan futsal? ”Cecar Yan saat memberikan penjelasan kepada rekan wartawan.

Setelah menunggu sekira 1 jam, perwakilan rombongan MPT, akhirnya dipersilahkan untuk melakukan dialog dengan Unsur pimpinan DPRD. Dalam pertemuan tersebut, 4 orang perwakilan MPT, Yan Bona, Comel, Zakiyun dan Eva dengan tegas meminta DPRD Inhil membatalkan kucuran dana APBD Inhil untuk Venue Futsal.

Ketua Pansus I, Surya lesmana yang juga menghadiri dialog ini mengaku bahwa ranperda Futsal setakat ini masih dalam tahap pendalaman, dijelaskan Surya, anggaran awal pembangunan lapangan futsal senilai Rp. 73 Milyar setelah di optimalisasi mengalami penurunan menjadi sekitar 59 Milyar.  Kesepakatan sharing Budget Dana, melalui dana  APBN dibantu sekitar 35 M, APBD inhil maksimal hanya 20%, sisanya diperoleh melalui APBD Provinsi Riau serta Pendanaan melalui berbagai sumber yang tidak mengikat.

“yang harus menjadi pertimbangan, multi player effect secara tidak langsung nantinya juga akan di rasakan masyarakat Inhil. Dengan dilaksanakannya salah satu cabor PON di Tembilahan tentu akan memberi dampak positif seperti adanya perhatian skala Nasional pada Kabupaten Inhil,”Jelas Surya.

Surya juga mengakui bahwa atas dasar pertimbangan belum memadainya fasilitas pendidikan dan kesehatan juga yang mendasari untuk dilakukan optimalisasi pembiayaan pembangunan venue PON futsal tersebut.

Menurut penjelasan Wakil pimpinan DPRD Inhil, Dani M Nursalam, khusus mengenai peralatan pelayanan kesehatan RS Guntung dan RS Pulau Kijang, DPRD sudah pernah dilakukan sidak ke satker terkait. ” Kedepan kita juga akan berupaya agar pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan dapat lebih diperbaiki,” Kata Dani.

“Kita lihat dan buktikan dulu keberpihakan Dewan kepada masyarakat dalam bentuk nyata. Setelahnya, silahkan bangun lapangan futsal. Kalau belum ada kepastian hal ini, kita akan terus mempresure dengan kekuatan massa yang tidak menutup kemungkinan dalam jumlah yang jauh lebih besar.” Pungkas Yan memberikan warning  (fsl)