Warga Inhil Minta Keterbukaan Dana Porda

ARBindonesia.com (TEMBILAHAN) – Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang bersih, diperlukan adanya saling keterbukaan informasi terutama menyangkut realisasi anggaran. Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nantinya masyarakat bisa terlibat melakukan pengawasan, apakah pelaksanaan itu sudah tepat, atau malah sebaliknya.

Apalagi keterbukaan informasi sudah diatur di di dalam UU No 14 Tahun 2008. Itu berarti tanpa adanya permintaan masyarakat, sudah menjadi kewajiban bagi aparatur pemerintah selaku penyelenggara kebijakan untuk menyampaikannya.

Kali ini, menyangkut  Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke VII yang akan dilaksanakan Oktober mendatang, masyarakat meminta agar pemerintah dapat terbuka memberikan penjelasan terkait besaran anggaran untuk pelaksanaannya. Selama ini, warga hanya tahu bahwa Inhil sebagai tuan rumah. Tapi mereka sama sekali tidak pernah tahu, berapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, apalagi selama ini, pendanaan kegiatan dalam bentuk  apapun, pemkab terkesan selalu menutup-nutupi.

“Selaku warga, tentunya kita bangga kalau daerah kita dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini, karena ini bentuk penghargaan yang diberikan. Hanya saja , kita meminta Pemkab juga mau transparan terkait persoalan anggaran. Itu saya nilai sangat penting agar tidak diselewengkan,” kata Mario warga Kelurahan Tembilahan, Kamis, (29/9).

Ia menambahkan, untuk penyelenggaraan kegiatan Porda tentu tidak sedikit anggaran yang digunakan, dan itu menggunakan uang APBD. Karena itu menyangkut uang rakyat, maka sudah sepantasnya warga berhak untuk tahu  berapa jumlahnya dan apa peruntukannya.  Jangan sampai nantinya anggaran Porda malah digunakan untuk kepentingan pribdai pihak-pihak tertentu.

Sedangkan Masjan warga lainnya, juga menuntut persoalan yang sama. Pada intinya mereka menuntut, keterbukaan Pemkab tentang anggaran Porda. “Meski kita mendukung kegiatan Porda, kita tetap menuntut keterbukaan agar tidak disalahgunakan. Karena terus terang, masih banyak warga miskin di Inhil yang membutuhkan bantuan dan sentuhan kebijakan,”katanya.

Sementara itu Sekdakab Inhil  Alimuddin RM yang juga ketua Panitia pelaksana  ketika dikonfirmasi  melalui SMS terkait hal ini, Kamis, (29/9) tidak membalas. Begitu juga Sekretaris Panitia, MJ Verman yang juga menjabat selaku Kabag Tapem melakukan hal yang sama. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat, sangat sulit terwujud.

Sedangkan Sumardi salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika dikonfirmasi, mengaku baru masuk kantor setelah ada acara partai belum lama ini. Jadi ia tidak tahu persis berapa besar total anggaran yang dialokasikan, termasuk di APBDP tahun ini.

Ungkapan senada juga disampaikan Tarmiji anggota Banggar lainnya. Pihaknya belum membahas terkait persolan anggaran Porda. “Kita belum memanggil Satker  menyangkut anggaran Porda,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (Suf)