HARAMKAH SEBUAH BUKU APBD DIPUBLIKASI?

www.detikriau.wordpress.com.

Ditulis oleh: Muhammad Faisal,SE.,Akt

Anggota Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Perwaklian Riau.

Buku APBD ( lajim juga disebut buku lintang. Red) sudah bertahun-tahun menjadi barang yang sangat langka di Kabupaten Indragiri Hilir. Jangankan masyarakat biasa, bahkan unsur pimpinan DPRD Inhil sendiri mengaku belakangan ini tidak pernah lagi memperolehnya.

Tahukah Anda seperti apa wujud buku APBD ini?. Secara sederhana, buku ini tidak lebih dari rincian seluruh pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. Jabarannya, buku ini melampirkan catatan setiap sen uang yang dipungut dari keringat rakyat. Dari uang rakyat yang terkumpul ini, selanjutnya melalui penelitian yang katanya juga atas dasar skala prioritas program yang sangat dibutuhkan rakyat, kemudian hasil pungutan keringat rakyat ini, penggunaannya kembali diusulkan melalui pemerintah daerah lalu dibahas dan disetujui bersama wakil rakyat di Gedung DPRD. Hasilnya, terbitlah sebuah buku yang dinamakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk daerah setingkat Kabupaten, setelah mendapat persetujuan Gubernur, pada akhirnya, lahirlah sebuah buku yang dinamakan Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lantas menurut Anda, pantaskah buku yang berisi rincian pandapatan dan pembelanjaan uang yang notabenenya berasal dari rakyat ini menjadi terkesan sebagai sebuah buku yang haram untuk dipublikasikan? Siapapun yang menjawab, pasti dengan kata tidak!

Publikasi secara terbuka malah sudah selayaknya untuk menjadi suatu keharusan. Keterbukaan secara tranparan akan membuat seluruh masyarakat diikutsertakan untuk melakukan pengawasan.

Tapi apa mau dikata, yang jelas saat ini, kampung ini masih jauh dari sebuah negri impian. Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sudah jadi bagian pola hidup. celakanya, tindakan tidak terpuji ini malah dipertontonkan dengan bebas dan tanpa rasa malu oleh orang-orang yang katanya dijadikan panutan. Entahlah………