Fraksi Golkar DPRD Inhil Usulkan Segera Bentuk Pansus Lahan - Arbindonesia
Mei 19, 2015

Fraksi Golkar DPRD Inhil Usulkan Segera Bentuk Pansus Lahan

Bagikan..

sindrangTEMBILAHAN (detikriau.org) – Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan kepada pimpinan dewan, untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lahan, yang nantinya akan membahas tentang izin lahan perusahaan dan pola kemitraannya.

Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi Golkar, Edi Haryanto Sindrang saat berbincang dengan detikriau.org, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (19/5/2015).

Dikatakan Edi, untuk menyikapi berbagai persoalan lahan yang ada di Negeri Seribu Parit saat ini, maka pihaknya memandang perlu segera dibentuk Pansus Lahan, dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

“Dengan ini, nantinya kita harapkan Pemda tidak lagi sembarangan dalam memberikan dan mengeluarkan izin kepada perusahaan, harus dilihat dan dicermati dulu, apakah keberadaan perusahaan ini akan menguntungkan atau malah merugikan masyarakat kita,” tutur Edi.

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini, jika dilihat pola kemitraan atau kerjasama yang banyak ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat terutama para petani saat ini, lebih banyak memberatkan dan merugikan kalangan petani.

Seperti dengan pola kerjasama 65, 30 dan 5 (perusahaan 65 persen dan petani 30 persen dan koperasi 5 persen) yang diiming-imingi pihak perusahaan. Menurut Edi, kerjasama itu tentu saja akan membunuh dan membinasakan masyarakat secara perlahan-lahan.

“Belum lagi jika ditambah keterpurukan perekonomian masyarakat sekarang, yang disebabkan berbagai permasalahan di bidang perkebunan dan pertanian,” terangnya.

Dengan kerjasama seperti ini, dicontohkan Edy, ada lahan masyarakat seluas 10 hektar, Kalau hanya 3,5 hektar yang diberikan kepada masyarakat, sementara ada kewajiban yang harus masyarakat bayarkan, yakni kredit kepada pihak lainnya, tentu masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika sudah begitu, masyarakat dua kali kena. Sudah bayar hutang ke pihak bank, lahannya juga habis. Kalau ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita. Karena itu, kami memandang sangat perlu pementukan Pansus ini,” imbuhnya.(adi/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *