Bahas Tentang Urgensi Kehumasan dan Pengelolaan, Bawaslu se Provinsi Riau Gelar Rapat Bersama - Arbindonesia
Juni 8, 2020

Bahas Tentang Urgensi Kehumasan dan Pengelolaan, Bawaslu se Provinsi Riau Gelar Rapat Bersama

Bagikan..

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menggelar rapat via Meeting Zoom dengan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.

Rapat kali ini membahas tentang Urgensi Kehumasan dan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di pimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, H. Amirudin Sijaya, Jum’at (15/5/2020) di Aula Bawaslu Provinsi Riau Jl. Adi Sucipto No. 284 Komplek Transito Pekanbaru.

Acara tersebut melibatkan Anggota Bawaslu RI, Fritz Edwar Siregar selaku Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu RI, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Sulastio sebagai narasumber dalam diskusi ini.

Kegiatan Diskusi  yang diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Amirudin Sijaya, Kepala Sekretariat Provinsi Riau, Anderson beserta Pimpinan juga diikuti Pimpinan, Koordinator Sekretariat Bawaslu beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.

Dalam diskusi yang dikemas dalam dialog interaktif tersebut, Tenaga Ahli Bawaslu RI bidang kehumasan, Sulastio menyampaikan bahwa dalam hal urgensi Kehumasan dan Pengelolaan PPID merupakan aspek sosialisasi Lembaga Bawaslu dalam era keterbukaan publik diranah kepemiluan.

“Yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik terkait tentang pengawasan dan kepemiluan adalah yang berkaitan dengan klasifikasi informasi tersebut,“ katanya.

“Kita harus cerdas dalam mengklasifikasi Informasi, yaitu informasi bersifat serta merta seperti yang berkaitan dengan himbauan dan sosialisasi pengawasan, informasi berkala seperti laporan setiap tahapan pengawasan, informasi permohonan dengan pernyataan dan informasi pengecualian,” tambah Sulastio.

Disisi lain Firtz Edwar Seregar, menyebutkan bahwa Urgensi Kehumasan dan Pengelolaan PPID mesti dikelolah dengan baik dalam mencerdaskan masyarakat terkait kepemiluan.

“Hampir 20 persen masyarakat kita tidak mengetahui Pilkada serentak pada tahun 2020 dan ini mesti kita sampaikan melalui PPID dan kehumasan sebagai corong tentang kepemiluan kepada masyarakat kita”, minta Edwar.

Sejalan proses diskusi berlangsung, Edwar juga menyinggung dan mengingatkan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang bolehkah persoalan keuangan Bawaslu diberikan atau dipublikasikan. 

“Saya ingat laporan keuangan boleh di berikan atau dilaporkan (ekspose) di web Bawaslu Kabupaten/Kota tetapi hanya dibolehkan laporan keuangan yang laporannya telah di audit oleh tim auditor,”tegas Edwar.  (Fdr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *