TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk mengambil sikap tegas kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Inhil. Ketegasan ini dinilai penting untuk memberikan pengayoman kepentingan masyarakat.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Dani panggilan akrab Ketua Dewan Tanfizs DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini usai menerima pengaduan masyarakat Desa Sungai Empat dan Desa Idaman Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) di Gedung DPRD Inhil, Kemaren.
“Kalau memang kita nilai keberadaan PT.BDL tidak memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan Pemkab Inhil, kenapa kita harus terima keberadaan PT.BDL?, makanya saya nilai disini perlu adanya ketegasan pemerintah agar benar-benar dapat berdiri sebagai pengayom kepentingan masyarakat,” Ujar Dani.
Berdasarkan pengaduan yang disampaikan masyarakat dari dua Desa ini, ditambahkan Dani, Pimpinan telah memerintahkan fraksi terkait untuk menginventarisir berbagai permasalahan yang terjadi dengan langsung turun kelapangan.’Setelah permssalahan diinventarisir, kita akan agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satker terkait dan selanjutnya, Dewan pasti akan panggil pihak PT.BDL untuk dimintai keterangan,” Janji Dani.
Sebelumnya usai pertemuan itu juga, perwakilan masyarakat dua Desa menyatakan kini mereka menggantungkan harapan kepada DPRD Inhil. Mereka berharap agar Dewan dapat menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas. (dro/*0)
BERITA TERHANGAT
Rp1 juta Per Siswa, Dugaan Pungli Bermodus Sumbangan di MTs Nurul Mubtadiin Pulau Burung
Ada Pungutan Rp1juta Per Siswa, Kepala MTs Nurul Mubtadiin Sebut Berdasarkan Kesepakatan Orang Tua
Meski Menerima Dana Bos, MT Nurul Mubtadiin Pulau Burung Inhil Pungut Rp1 Juta Per Siswa