TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyatakan tetap berkomitmen untuk menghapus program layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Sebab menurutnya, kebijakan tersebut bukan sebatas kehendak Pemkab Inhil namun sudah diatur oleh Pemerintah Pusat secara Nasional.
“Mulai tahun 2017, secara Nasional program Jamkesda ini harus diintegrasikan ke Jamkesmas melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ujarnya di hadapan awak media usai melantik ratusan pejabat Administrator di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (9/1/2017) malam.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan merugikan, justru dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat.
Terkait wacana aksi demonstrasi besok (Rabu, 11 Januari 2017), orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menduga hanya adanya mis-komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Saya sudah meminta kepada dinas terkait untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya serta memberikan data yang tepat dan akurat sehingga kesimpang siuran terhadap informasi ini dapat dipahami,” tandasnya./ Mirwan
BERITA TERHANGAT
Meski Menerima Dana Bos, MT Nurul Mubtadiin Pulau Burung Inhil Pungut Rp1 Juta Per Siswa
Bupati Inhil Sampaikan Pesan Mendagri di Hari Otonomi Daerah ke-30
Polsek Mandah Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pencegahan Karhutla di Desa Bekawan