Ilustrasi, sumber foto helosehat.co.
ARB INdonesia, PELALAWAN – Rencana test urin bagiseluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pelalawan Riau akan diselenggarakan Bulan Desember ini selama lima hari berturut-turut.
Pemeriksaan urin digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan.
Sebanyak 1.500 lebih Pengawai Negeri Sipil (PNS) dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan akan diperiksa air seninya untuk mengetahui indikasi penyalahgunaan narkoba.
“Semua ASN harus ikut test urin. Ini program yang bagus. Harus bebas dari narkoba,” kata Bupati Pelalawan, HM Harris, Senin (2/12/2019).
Harris menyebutkan, pemda menyiapkan sanksi bagi ASN yang sama sekali tidak ikut test urin. Tentu akan berurusan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Pelalawan.
- Kelompok Nelayan Binaan CSR Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Konsisten Panen Ikan Nila, Wujud Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir.
- Gp Ansor dan Banser Inhil Siap Bersinergi Jaga Persatuan dan Kondusifitas Daerah
- Pertamina Patra Niaga RU ll Area Pangkalan Brandan Perkuat Kolaborasi Dengan Komunitas Olahraga Lewat Edu Wisata Dan Exhibition.
- Sidang Perkara AP dan AI, Kuasa Hukum: Konstruksi Hukum Patut Dipertanyakan
- Penyegaran Birokrasi Inhil: Ari Syuria Resmi Nakhodai Kecamatan Tembilahan
Disisi lain, Bupati Harris menyayangkan pegawai honor tidak ikut menjalani pemeriksaan air seni ini. Menurut dia kebanyakan yang terlibat penyalahgunaan narkoba berasal dari honorer berdasarkan laporan yang diterimanya.
“Kedepan pegawai honor harus ikut, karena mereka (honorer) yang banyak mengenai narkoba ini,” tandas Harris.
Kepala Kesbangpol Pelalawan, Abdul Karim menyebutkan, test urin hanya bagi kalangan PNS saja. Sedangkan pegawai honor tidak turut serta lantaran keterbatasan anggaran yang ada. Kedepan hal itu akan menjadi masukan dan anggaran yang disediakan lebih besar lagi.
“Ada sanksi yang disiapkan oleh BKD (BKP2D) Pelalawan bagi yang tak ikut sama sekali,” tandas Abdul Karim.
Sanksi yang disiapkan diantaranya BKP2D tidak akan melayani urusan administrasi terkait kenaikan pangkat. Hal itu juga berlaku untuk pengurusan kenaikan gaji secara berkala.
Untuk ASN yang ketahuan mengkonsumsi narkoba dan tidak mau menjalani rehabilitasi, sanksi juga disiapkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Bahkan sanksi paling beratnya bisa diberhentikan dari PNS dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. (*)
Sumber pekanbaru.tribunnews.com
https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/12/02/test-urin-asn-pemkab-pelalawan-riau-segera-dilaksanakan-kalau-tak-ikut-ini-sanksinya

BERITA TERHANGAT
Bupati Inhil Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Pulau Kijang
Bupati Inhil Tegaskan Percepatan Infrastruktur 2026 dalam Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan
Inhil Berduka, Pulau Kijang Bangkit Bersama