TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait rencana penekaran daerah otonomi baru Insel dan Inhut.
Sebab, Pemkab mengakui kewenangan untuk pemekaran daerah sangatlah terbatas dari daerah. Untuk itulah didalihkan kepada pemerintah pusat.
“Bukan domain kita lagi, kita hanya bisa menunggu saja. Meski Inhil termasuk dalam 5 rencana pemekaran, namun tetap harus menunggu,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan kepada sejumlah awak media, Senin (14/3/2016).
Terkait daerah otonom pemekaran selama 3 tahun, Bupati tetap menyampaikan masih menunggu keputusan pusat karena belum bisa membuat suatu kebijakan jika keputusan tersebut belum dapat diketahui.
Pada intinya, keputusan rencana pemekaran sangat dinanti oleh Pemkab Inhil untuk melakukan langkah berikutnya.
“Meski Kabupaten Inhil sudah masuk dalam bahasan di pusat, namun keputusannya kita belum mengetahui. Jadi, langkah apa yang mau kita lakukan juga belum dapat kita susun,” tandasnya. Mirwan
BERITA TERHANGAT
Polemik Bupati Cup Inhil 2026 Terjawab: Komite Hukum PSSI Patahkan Klaim Sepihak, Tegaskan Status Resmi Turnamen
Kontroversi Antara Sponsor Utama dan PSSI Inhil Makin Memanas, Yuslizar: Sabar ya!
Skandal Bupati Cup Inhil: Dalih Biaya Wasit Elit Ternyata Pepesan Kosong, PSSI Inhil Bungkam Diduga Panen Cuan!