Rapat Paripurna DPRD Inhil, Bupati Inhil Sampaikan 6 Ranperda - Arbindonesia
Mei 4, 2015

Rapat Paripurna DPRD Inhil, Bupati Inhil Sampaikan 6 Ranperda

Bagikan..
Bupati Inhil, HM Wardan (kiri) dan Ketua DPRD, Dani M Nursalam
Bupati Inhil, HM Wardan (kiri) dan Ketua DPRD, Dani M Nursalam

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun 2014, Senin (4/5/2015).

Rapat Paripurna yang dilaksanakan di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi para Wakil Ketua, serta dihadiri Bupati, HM Wardan, unsur Forkopimda, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati dalam pidato pengantar LKPj-nya, menyampaikan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Inhil Nomor : 30/KPTS/DPRD/2014 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Inhil tahun 2015.

Adapun 6 Ranperda yang disampaikan saat itu, yakni Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari keseluruhan Ranperda tersebut, 4 Ranperda diantaranya, yaitu pelaksanaan Ibadah Haji, Desa Adat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta BPD merupakan kewenangan atribusi yang diberikan Undang-Undang, untuk selanjutnya diatur dalam Perda.

“Sedangkan 2 Ranperda lainnya, yakni Ranperda DMIJ, serta Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah regulasi yang coba kita susun bersama, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengakomodir kearifan lokal,” tutur Bupati.

Dijelaskan Bupati, Ranperda tentang DMIJ ini diajukan dalam rangka memberdayakan pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

“Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa kita susun bersama, dalam rangka menyempurnakan dan menyesuaikan regulasi yang telah ada, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2006, dengan mengsinergikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang desa dan kearifan lokal yang hidup dan tumbuh di Kabupaten Inhil,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyatakan, 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil ini telah sesuai dengan hasil Badan Musyawarah (Banmus).

“Jadi, 6 Ranperda ini memang harus segera kita bahas, karena menyangkut kebutuhan daerah kita,” imbuhnya.(adi/advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *