PPP Muktamar Jakarta Dukung Prabowo. - Arbindonesia
November 29, 2018

PPP Muktamar Jakarta Dukung Prabowo.

Bagikan..

Arsul Sani: Humprey Djemat Tak Punya Legalitas Pimpin PPP

Dukungan PPP untuk Prabowo-Sandi/RMOL

detikriau.org – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Putusan yang diberikan berdasarkan Mukernas ke-III PPP beberapa waktu lalu lantaran melihat ketulusan Prabowo-Sandi dalam upaya menyejahterakan umat dan masyarakat Indonesia.

Dukungan disampaikan langsung Ketua Umum PPP Humphrey Djemat bersama pengurus DPP dan 34 pengurus DPW.

Dalam kesempatan itu, Humphrey mengatakan bahwa hasil Mukernas ke-III PPP bukanlah putusan sembarangan, melainkan atas aspirasi dari akar rumput serta mandat alim ulama dan habaib.

“Ini sebenarnya merupakan jati diri dari PPP yang paling sejak awal didirikan oleh para ulama dan dibesarkan ulama,” katanya saat konferensi pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu (28/11) dilansir melaui rmol.co.

Humphrey menambahkan, dukungan juga diberikan lantaran warga PPP, alim ulama dan para habaib melihat adanya kesamaan visi misi dengan pasangan nomor urut 02 tersebut.

“Ini keputusan bulat yang sama dari visi misi Prabowo-Sandi unit menyejahterakan umat. Pilihan kita tak pernah ragu-ragu dan ini pilihan yang sangat tulus untuk kemajuan dan kesejahteraan umat,” jelasnya

Arsul Sani: Humprey Djemat Tak Punya Legalitas Pimpin PPP

Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, dinilai tak sah dari berbagai sisi disampaikan Sekjen PPP hasil muktamar Surabaya, Arsul Sani.

dikabarkan rmol, Menurut Arsul, dari sisi administrasi pemerintahan, kepengurusan PPP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) beserta Surat Keputusan (SK), kepengurusan DPP PPP hanya di bawah pimpinan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy dan Asrul Sani sebagai Sekretaris Jenderal.

“Kemudian dari sisi legalitas di lembaga penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni KPU dan Bawaslu itu juga sama,” ujar Arsul Sani di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11)

Sementara itu dari sisi legal, kata Arsul, tidak ada satupun legalitas Humprey Djemat dan pengikutnya memiliki hak mengatasnamakan PPP.

“Karena berdasarkan putusan pengadilan maka kepemimpinan PPP fiks ada pada DPP PPP yang dipimpin oleh Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekjen, saya,” tandasnya.

sumber: rmol.co   Editor: faisal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *