Persoalan Parkir Dianggap Rumit, ini Kata Ketum GKRM - Arbindonesia
Oktober 28, 2021

Persoalan Parkir Dianggap Rumit, ini Kata Ketum GKRM

IMG-20211028-WA0000-800x445

Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) Saipudin Ikhwan,S.I.Kom., MA, foto:wacanariau.com

Bagikan..

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Keluhan dan cibiran masyarakat kepada tukang parkir bertebaran dimana mana,
mulai dari warung kopi satu ke warung kopi lainnya bahkan hingga ke status media sosial Facebook.

Kendati demikian, Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) Saipudin Ikhwan,S.I.Kom., MA menilai bahwa persoalan parkir adalah suatu persoalan yang kompleks dan rumit, sehingga ia turut
mengurai permasalahan yang dianggap kusut tersebut.

“Persoalan parkir ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mulai dari pengelola parkir, penjaga parkir, PKL, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” tutur Saipudin Ikhwan
Senin (25/10/2021) di sekretariat GKRM yang dilansir dari wacanariau.com.

“Tukang parkir hanya bekerja di lapangan, dan kerja mereka dibawah sistem. Berapa sehari setor, dan pemegang lahan berapa setahun bayar ke pemerintah. Perlu diingat, sistem itu pemerintah yang buat,” terang pemuda yang akrab disapa Bung Boboy.

Selain itu, Bung Boboy juga menyatakan untuk tidak menimpakan semua kesalahan kepada tukang parkir, karena bisa jadi kondisi mereka sedang tertindas.

“Jadi masyarakat jangan langsung menyalahkan tukang parkir, bisa jadi dalam sistem yg lebih besar, mereka juga tertindas,” tegasnya.

Mengenai persoalan parkir tersebut, Bung Boboy juga meminta pemerintah membuka berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

“Makanya kita minta pemerintah harus buka berapa PAD kita satu tahun dari parkir. Jangan hanya membuat aturan tapi tidak transparan, sehingga masyarakat juga tau bahwa parkir itu dananya untuk daerah dalam bentuk PAD.

Pemuda yang dikenal sebagai aktivis ini juga mengatakan jangan sampai parkir malah jadi “mainan” segelintir orang dan merugikan masyarakat luas.

“Kita tidak ingin parkir ini jadi mainan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi, tapi feedback ke daerah dan masyarakat malah tidak ada. Kalau memang sistem lelang yang diterapkan selama ini tidak menguntungkan daerah dan masyarakat luas, tentu perlu di avaluasi,” tutupnya dengan tegas.

Selain itu juga, dalam pemberitan terkini yang juga dilansir dari wacanariau.com, Kamis (28/10/2021), Sekjen GKRM (Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen) dengan beberapa kadernya mendatangi kantor bupati Indragiri Hilir di Bagian Hukum untuk melayangkan surat ke pemerintah dengan tujuan meminta salinan peraturan yang terkait dengan parkir.

“Iya, berdasarkan instruksi Ketua Umum, kami melayangkan surat ke pemerintah untuk meminta salinan peraturan terkait” ungkap Sekjen GKRM, Bung Hadi

Menurut Bung Hadi, hal ini perlu dilakukan agar semua langkah GKRM untuk mengurai persoalan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, hal ini juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Penting bagi kami untuk membaca dan membedah detail peraturan terkait parkir ini, agar bisa kita mengurangi persoalan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa kebijakan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Editor Arbain
Sumber: Wacanariau.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.