Penuhi Panggilan RDP di DPRD Inhil, ini Kata Kadinkes Mengenai Kasus Bayi Alami Putus Kepala - Arbindonesia
September 5, 2022

Penuhi Panggilan RDP di DPRD Inhil, ini Kata Kadinkes Mengenai Kasus Bayi Alami Putus Kepala

IMG_20220906_000651

Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rahmi saat memenuhi panggilan RDP di Komisi IV DPRD Inhil./ ARB

Bagikan..

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rahmi memenuhi panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Inhil terkait kasus bayi yang mengalami putus kepala saat proses persalinan di Puskesmas Gajah Mada Tembilahan, Senin (5/9/2022).

Dalam RDP yang di gelar di Ruang Rapat Komisi, Kadinkes Inhil menyampaikan bahwasannya dengan adanya kejadian ini merupakan suatu cambuk pembelajaran agar kedepannya Dinas Kesehatan dan puskesmas lebih baik lagi dan lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Baca juga : Kasus Bayi Alami Putus Kepala, Komisi IV DPRD Inhil Gelar RDP Bersama Dinkes dan Pukesmas Gajah Mada

“Pada intinya kami Dinas Kesehatan dan Puskesmas pada saat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan kami bisa memberikan layanan kesehatan yang paripurna,” kata Kadinkes Inhil.

“Ini juga menjadi PR saya untuk dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh ketua dan anggota komisi IV untuk kami Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan,” tambah Rahmi di akhir RDP bersama Komisi IV DPRD Inhil.

Untuk diketahui Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Samino dalam RDP tersebut menegaskan setiap pelayanan kesehatan kedepannya harus lebih mengutamakan pelayanan bukan administratif, demi keselamatan pasien.

“Jadi, tidak ada lagi permasalahan keterlambatan rujukan, apalagi kasusnya darurat. Mengenai persyaratan rujukan bisa menyusul, yang terpenting pasien dilayani terlebih dahulu,” tegas Samino saat memimpin RDP bersama Dinkes Inhil dan Puskesmas Gajah Mada Tembilahan.

“Jangan ada regulasi aturan yang rumit. Masyarakat datang ingin mendapatkan pelayanan bukan penjelasan. Nanti kita rapat juga bersama RSUD, BPJS juga biar persoalan seperti ini tidak terulang kembali,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV, Wahyudin juga menekankan kepada Puskesmas agar kedepannya lebih mengutamakan keselamatan pasien, karena hal tersebut menyangkut nyawa seseorang.

“Jangan ditunda, ketika ada pasien gawat darurat langsung rujuk ke RS. Administrasi bisa menyusul, karena ini masalah nyawa lebih berharga dari apapun. Kalau rumah sakit menolak, telpon ketua Komisi IV dan anggota Komisi,” ungkapnya dengan tegas. (Arbain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.