Menteri KLHK Berikan Akses Kelola Hutan untuk 10.500 KK

PALEMBANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terus berusaha meminimalisasi konflik agraria.

Untuk itu, KLHK akan memberikan akses kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Di Sumsel, ada 50 ribu hektare lahan yang akan diberikan ke 10.500 kepala keluarga (KK).

dikabarkan jpnn.com, rencana itu diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat kunjungan dan mengecek kondisi perhutanan sosial di kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Rabu (21/11). Menurutnya, saat ini sebanyak 2,2 juta hektare perhutanan sosial sudah diberikan untuk akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat. Hal itu tentunya sesuai keputusan Presiden RI, Joko Widodo.

Sedangkan secara nasional, target KLHK pada 2021 bisa mencapai 12,7 juta hektare. Tapi sekarang, baru 2,2 juta hektare. Ini tidak gampang karena banyaknya konflik teritorial di lapangan. “Akhir 2019, kami berharap hisa mencapai 3,5 juta hektare lahan untuk akses kelola kawasan hutan di Indonesia,” ungkap dia.

Ia menerangkan, di Palembang, rencananya Presiden RI akan menyerahkan keputusan tentang akses hutan sosial seluas 50.000 hektare bagi 10.500 KK dari 10 kabupaten/kota di Sumsel. “Itu namanya hutan sosial yang diberikan aksesnya untuk 35 tahun,” ucapnya.

Makanya, dirinya datang mengecek lokasi. Sebab, direncanakan Presiden RI, Joko Widodo, akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan rencananya akan ke Sumsel. “Karena saya sebagai penanggung jawab teknis bidang kehutanan sosial, maka saya cek (perhutanan sosial) duluan. Saya masih meyakinkan beliau (Presiden RI) ke Sumsel untuk hutan sosial itu bagus karena pada berbagai hal bicara hutan sosial dapat menjawab konflik-konflik teritorial,” jelas Siti.

Terkait perhutanan sosial, Siti menjelaskan, pihaknya sudah memiliki kajian bagi hutan tersebut sebelum dijadikan hutan sosial. Di antaranya mengetahui lokasi di lapangan di mana dapat membedakan kawasan hutan dengan tanaman, vegetasi alam, hutan produksi, ataupun kawasan hutan konservasi atau bukan konservasi.

Tim di lapangan ataupun pemerintah tentu sudah mengetahui dan mengerti kawasan hutan mana yang tidak ada tanamannya, vegetasi alam, dan memang kawasannya bukan konservasi. Jadi misalnya, hutan produksi dan hutan-hutan tanaman tidak diolah. “Kawasan hutan yang dinilai bisa dijadikan hutan sosial, maka itulah yang diusulkan ke presiden untuk diberikan akses kelola kawasan hutan ke masyarakat,” tandasnya.