Mengenai Unjuk Rasa di Desa Panglima Raja, ini kata Kades Erwanto

Foto : Scrinshoot video warga saat menggelar unjuk rasa di Kantor Desa Panglima Raja, Jum’at (22/5/2020)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Mengenai pemberitaan melalui media siber Pesisirnews.com yang berjudul “Warga Desa Panglima Raja Unjuk Rasa Tuntut Cairkan Dana DD dan ADD”. Kepala Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berikan klarifikasi, Minggu (24/5/2020).

Terkait hal itu, dalam pemberitaan tersebut dituliskan bahwa Warga Desa Panglima Raja melakukan Unjuk Rasa di kantor kepala desa, mereka mempertanyakan penyaluran Dana DD dan ADD (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa), Jum’at (22/05/2020).

Dana DD dan ADD ini sendiri sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang terdampak Covid-19. Dimana sebanyak lebih kurang 50 warga menuntut ke pemerintah desa untuk segera menyalurkanya sebelum Lebaran.

Camat Concong Antoni membenarkan telah terjadi aksi unjuk rasa, dimana dari informasi yang didapatnya masyarakat melakukan unjuk rasa bukan karena dana Bansos atau PKH. Akan tetapi pihak desa belum juga menyerahkan Sembako Dana Alokasi Desa (ADD) yang sudah masuk kerekening Desa pada hari selasa kemaren.

“Menurut kades tersebut habis lebaran saja baru dibagikan, sementara masyarakat Desa Panglima Raja membutuhkan,” ujar Camat, dilansir dari Pesisirnews.com.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Desa Panglima Raja, Erwanto memberikan klarifikasi.

Dikatakannya, mengenai sembako yang dibagikan setelah lebaran, itu merupakan kesepakan bersama yang telah ditetapkan dalam rapat khusus antara Kepala Desa, BPD, dan RT RW.

“Sebab barang-barang untuk pembagian sembako akan dibeli di Bumdes Adil dan Makmur Desa Panglima Raja, yang mana barangnya sedang dibelanjakan oleh pengelola Bumdes. Tujuannya untuk mendukung program Pemkab Inhil dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumbes),” papar Erwanto.

“Terkait hal ini kami pihak desa tentunya berusaha secepatnya untuk dibagikan, tidak ada niat untuk menunda,” tambahnya.

Selanjutnya mengenai jumlah masa kurang lebih 50 warga yang ikut melakukan unjuk rasa. Dikatakan Kades, sebenarnya hanya Dua Puluhan warga saja yang ikut berunjuk rasa.

“Itupun ada nama-namanya yang sudah tercatat di BST, BLT, dan juga sudah ada nama-nama yang mendapat PKH,” ungkap Erwanto.

Tambahnya, memang saat unjuk rasa berlangsung saya tidak berada dilokasi. Tetapi kita dapat info tersebut.

“Saat itu saya sedang berada di Tembilahan untuk mencairkan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD),” terang Kades.

Selain itu, menurut Erwanto pihak desa tidak melanggar aturan yang berlaku. Sebab BLT-DD masuk di tanggal 20/05/2020, dan baru dapat informasi bahwa dana masuk pada tanggal 21/05/2020 sore.

“Pada tanggal 22 nya, saya ke Tembilahan untuk melakukan pencairan, dan di tanggal 23/05/2020 kami menyerahkan BLT sebesar 600 ribu per KK. Penyerahan kami lakukan dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga yang menerima manfaat BLT sebanyak 285 KK,” imbuh Erwanto.

“Sementara batas akhir penistribusian tanggal 24/05/2020, apa menyalahi aturan?,” tanya kades.

Terakhir sampaikan Erwanto, saat saya bertanya kepada  masyarakat yang ikut unjuk rasa, mereka tidak tau dana apa yang dimaksud.

“Makanya yang datang masyarakat yang sudah mendapat PKH, BPNT dan sudah terdata di BST dan BLT. Mereka hanya diajak saja,” ungkap Kades, Minggu (24/5/2020). (Arb)