Mengenai Isu Aktual di Indonesia, HMI MPO Medan Gelar Diskusi Publik - Arbindonesia
Juni 29, 2021

Mengenai Isu Aktual di Indonesia, HMI MPO Medan Gelar Diskusi Publik

IMG-20210629-WA0148
Bagikan..

ARBIndonesia.com, MEDAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO cabang Medan menggelar diskusi publik terkait isu-isu aktual yang ada di negeri ini, Indonesia.

Webinar nasional ini diselenggarakan pada Senin (28/6/2021) disiarkan secara langsung melalui via zoom meeting, turut hadir dari kalangan masyarakat, mahasiswa, serta organisasi internal HMI dan eksternal HMI,

Adapun webinar kali ini mengangkat tema “Ketatanegaraan Mengenai Amandemen Konstitusi ke V Sebagai Upaya Presiden 3 Periode?”.

Ketua Umum HMI Cabang Medan, Rizki Rahayu Fitri mengatakan bahwasanya isu ini memiliki 2 gendang.

Pertama, agar membuat pola pikir masyarakat terbuka dengan keterlenaan masa jabatan presiden yang tidak boleh dikritisi serta. Kedua, menentukan sikap petahana atas kekhawatirannya mengenai pilpres 2024 mendatang.

“Hal ini tentu membuat publik gaduh. Membahas persoalan hukum ketatanegaraan tak terlepas dari yang namanya praktik politik,” pungkas Rizky Rahayu dalam keterangannya.

Ia juga mengatakan, apakah 3 periode ini sehat dengan demokrasi?, ini memungkinkan akan semakin membentuk oligarki yang masif serta sistematis. Serta struktur kekuasaan sudah jelas tak tergantikan lagi siapa orangnya.

Dalam webinar nasional ini, HMI Cabang Medan mengundang pembicara yang berkompeten di bidang tata negara, yaitu Andryan, SH.MH, Pengamat Hukum Tata Negara Wilayah Sumatera Utara serta Zuhad Aji Firmantoro, SH.MH, Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020 sekaligus dosen hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Zuhad Aji Firmantoro menyatakan bahwa jikalau amandemen terkusus untuk Pasal 7 UUD NRI terjadi maka tentu menimbulkan pertanyaan.

“Apakah ada yang menjamin presiden untuk tidak lanjut menjadi 4 5 6 periode begitu seterusnya” ujarnya.

Zuhad Aji memandang bahwa presiden jokowi masih tetap pada pendiriannya.
“Bahwa presiden akan tetap menghargai ketetapan konstitusi,” ungkapnya.

Andryan juga menyatakan amandemen konstitusi ini dirasa cukup, dalam konteks masa jabatan presiden, karena amandemen ke IV sudah jelas menyatakan 2 periode saja.

Apakah ini mau membentuk presiden seumur hidup seperti zaman dahulu? Memang dalam mengamandemen konstitusi tidak ada yg salah, tetapi kebutuhan konstitusi itu untuk kepentingan rakyat,” urainya.

Untuk diketahui, webinar ini diikuti hampir 160 peserta, baik via zoom maupun live streaming youtube, dan antusias dari penanya juga berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa dan aktivis. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *