Desember 5, 2024

LSM MINTA PROYEK ISLAMIC CENTRE, GEDUNG UNISI SERTA JALAN BANDARA TEMPULING – MANDAH DIKAJI ULANG.

Bagikan..

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Keberadaan tiga proyek multiyears yakni Islamic Center, gedung UNISI dan jalan High Way Mandah Tempuling yang menelan dana 960 milyar kiranya perlu kembali dikaji ulang. Diharapkan dibelakang hari jangan sampai terjadi saling menyalahkan antara pihak eksekutif dan legislatif.

Apalagi belakangan ini sudah timbul kekecewaan pihak legislatif yang merasa dibohongi terkait proyek tersebut dikarenakan sebelumnya pihak eksekutif menjanjikan bahwa tiga proyek tersebut akan dibantu pembiayaannya melalui dana APBD Provinsi Riau dan APBN.

Seiring berjalannya waktu mulai terkuak, bahwa dana untuk tiga proyek tersebut setakat ini masih murni menggunakan dana APBD Inhil. Kondisi seperti ini tentunya sangat menguras keuangan daerah, padahal masih banyak sektor lainnya yang harus diperhatikan dan mendapat prioritas seperti pendidikan dan pemberantasan kemiskinan.

“Bagusnya, kita semua perlu melakukan evaluasi lagi. Duduk bersama antara Pemerintah, DPRD, LSM, ORMAS serta tokoh masyarakat untuk kembali mengkaji ketiga proyek multiyears tersebut. Kalau memang terlalu membebani keuangan daerah dan manfaaat untuk masyarakat juga tidak terlalu penting, ya tidak salah kalau dihentikan mulai dari sekarang agar kerugian tidak semakin besar seperti yang menimpa beberapa proyek multiyears lainnya,” ujar Ketua LSM Seribu Satu Parit Januar Jaya saat dimintai tanggapan oleh , Kamis, (11/8/2011).

Sejak awal mengenai proyek multiyears terutama gedung UNISI dalam pembangunannya dengan mengorbankan gedung SMA I sekarang telah mendapat kecaman dari masyarakat. Bahkan dalam satu spanduk yang terpasang dipangkalan ojek Parit 13 Tembilahan warga menuding bahwa Eksekutif dan Legislatif yang menyetujui proyek kampus UNISI adalah “kumpulang Dajal”.

Apalagi sebelumnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Edi Gunawan dalam rapat paripurna dengan gambling mengatakan sampai sejauh ini janji yang dikatakan oleh pihak eksekutif untuk mengupayakan sharing dana dari APBD Provinsi maupun APBN sama sekali tidak terlaksana. Nyata seluruh anggaran yang digunakan untuk pembangunan tiga proyek tersebut, murni menggunakan uang APBD Inhil

Saat melakukan persentasi pihak eksekutif yang disampaikan langsung oleh Bupati Kab. Inhil, Indra M Adnan begitu meyakinkan, saat itu dengan mantap Bupati mengatakan bahwa proyek tersebut akan dibantu pembiayaan oleh tingkat satu dan pusat. Karena alasan seperti itulah pada ketika itu, makanya DPRD Inhil akhirnya bersedia mengesahkan Perda terkait tiga proyek tersebut. (Suf)