Klarifikasi Dinkes Inhil Soal Dugaan Mark Up, Cacat Prosedur dan Pemalsuan Merk Dagang - Arbindonesia
Desember 8, 2020

Klarifikasi Dinkes Inhil Soal Dugaan Mark Up, Cacat Prosedur dan Pemalsuan Merk Dagang

Bagikan..

Foto: Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir


ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Mengenai dugaan Mark Up anggaran pada pengadaan barang Jasa darurat covid-19 senilai 2,7 Miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), selain itu diduga juga dalam pengadaan tersebut adanya cacat prosedur dalam penunjukan pihak Penyedia serta dugaan pemalsuan merk produk.

Hal tersebut merupakan pemberitaan yang telah dimuat pada kanal arbindonesia.com baru-baru ini dengan judul  ” ‘Bau Busuk’ Pengadaan Meterial Kesehatan Covid-19 senilai 2,7 Miliar di Dinkes Inhil Semakin Tercium”.

Baca juga : Plt Kadis Kesehatan Inhil Bantah Dugaan Mark Up Pengadaan Barang dan Jasa Penanggulangan Covid-19

Atas hal tersebut Dinas Kesehatan Inhil memberikan klarifikasi bahwa dugaan-dugaan yang dimuat dalam pemberitaan di media online arbindonesia.com  tersebut adalah tidak benar adanya, Selasa (8/12/2020).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rahmi Indrasuri melalui Pejabat Pejabat Komitmen (PPK) A Hadi mengatakan terkait beberapa pemberitaan di media online ARB Indonesia tentang dugaan mark up anggaran, cacat prosedur ralam penunjukan pihak Penyedia, dan pemalsuan merk dagang pada pengadaan barang berupa Alkohol 70 persen tidak benar adanya.

Dugaan Mark Up

Menurutnya, kegiatan pengadaan yang dilaksanakan dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam poin-poin surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI nomor 3 tahun 2020. Seperti : Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh Penyedia dan Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.

“Sejak awal pengadaan, sesuai dengan surat edaran LKPP kami telah meminta pihak Penyedia menerbitkan bukti kewajaran harga barang  dengan tanda tangan bermaterai,” kata A Hadi.

“Dalam pengadaan material kesehatan berupa Handsanitizer, Disinfektan, dan Alkohol tersebut yang menjadi perhatian kami adalah Efektivitas, Transparansi dan Akuntabel dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam hal itu, kami juga diawasi langsung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” tambahnya .

Dugaan Cacat Prosedur dalam Penunjukan Pihak Penyedia

Mengenai dugaan cacat prosedur dalam penunjukan pihak penyedia, A Hadi juga mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ‘Permohonan Petujuk’  kepada LKPP pusat Bidang Penanganan Pengadaan Covid-19.

(Surat Nomor 1/Dinkes Inhil-Covid19/2020). Dalam proses pengadaan barang dan jasa  Dinkes Inhil, dalam hal pendampingan  dengan APIP dan Kejaksaan Negeri  ditemukan kekurangan pada profil Penyedia yang ditunjuk menjadi Penyedia yaitu tidak memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

“Berdasarkan surat balasan yang kami terima dari pihak LKPP RI,
mengenai penunjukan Penyedia yang tidak memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), hal tersebut di izinkan atau dapat diterima oleh pihak LKPP RI,” tutur PPK, A Hadi.

(Surat Nomor 3902/D.4.2/06/2020 prihal Tanggapan Konsultasi). Dalam hal PPK Dinas Kesehatan Pemkab Inhil telah menunjuk Penyedia barang dan jasa yang tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai (misalnya tidak memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan) maka tindakan tersebut dapat diterima.

Dugaan Pemalsuan Merk Dagang Alkohol 70 persen

Selain itu, terkait dugaan pemalsuan merek dagang Alkohol 70 persen (Dr.Vikers), A Hadi  menjelaskan bahwa ketika awal pengadaan barang dan jasa darurat, Penyedia dalam hal ini CV Sejahtera Mandiri Pratama telah menyampaikan surat penawaran kepada Dinas Kesehatan Inhil.

Dalam surat penawaran tersebut, Penyedia melampirkan beberapa item produk termasuk didalamnya Alkohol 70 persen, Desinfektan dan Hand Sanitizer.

“Atas dasar itulah, saya selaku PPK membuat surat pesanan pengadaan material kesehatan untuk penanganan wabah covid-19,” papar A Hadi.

Terakhir A Hadi selaku PPK mengatakan bahwa kegiatan pengadaan meterial kesehatan tersebut saat ini tengah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Inhil.

“Saat ini masih di Audit oleh pihak Inspektorat,” tutupnya.

(Arbain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *