Kekosongan Jabatan Sekda Riau, Dua Nama ini Mencuat Bakal Mengantikan Yan Prana - Arbindonesia
Desember 26, 2020

Kekosongan Jabatan Sekda Riau, Dua Nama ini Mencuat Bakal Mengantikan Yan Prana

Bagikan..

Ilustrasi kekosongan jabatan Sekda Riau, foto Radar Lamsel

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Kabar hangat, dua nama bakal calon ini mencuat akan mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau untuk
mengantikan Yan Prana yang saat ini tersandung masalah hukum.

Isu tersebut muncul baru-baru ini setalah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan dan menetapkan Yan Prana sebagai tersangka dugaan korupsi dana rutin di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2013-2017.

Adapun dua nama yang digadang- gadangkan bakal menduduki ‘kursi hangat’ sebagai orang nomor 1 ditatanan pegawai negeri Bumi Lancang Kuning yaitu Said Syarifuddin dan Asrizal.

Hal itu berdasarkan rekam jejak pada tahun 2019 lalu, bahwa dua nama tersebut merupakan nama-nama calon yang lolos dalam proses Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

“Tiga nama calon Sekdaprov sudah kami umumkan, yaitu Yan Prana, Said Syafruddin, dan Asrizal,” ujar Ketua Pansel Prof. Ashaluddin Jalil pada Senin (30/9/2019) lalu, dikutip dari Bisnis.com,

Mengenai siapa bakal calon yang akan mengisi jabatan sementara Sekda atau Pelaksana Tugas (PLT), Wakil Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution saat di hubungi arbindonesia.com belum memberikan tanggapannya, alias belum direspon saat dikonfirmasi melalui Panggilan seluler dan pesan WhatsApp.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa dan kapan kekosongan jabatan Sekda Provinsi Riau tersebut akan diisi oleh pejabatan sementara Sekda atau Pelaksana Tugas (PLT).

Sementara itu, terendus kabar bahwa Pemerintah Provinsi Riau berencana akan meminta penangguhan penahan terhadap Yan Prana.

Seperti yang dikutip dari cakaplah.com, Manajer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Taufik mengaku kecewa dengan Pemprov Riau yang bukannya mengganti Yan Prana sebagai Sekda Riau, karena terlibat kasus hukum, namun malah berencana meminta penangguhan penahanan.

“Argumentasi dari Biro Hukum Provinsi Riau tersebut akhirnya membuat kita patut menduga bahwa komitmen anti korupsi pemerintahan hari ini mengalami kemunduran. Dan patut publik berang dan kecewa,” tegas Taufik.

(Arbain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *