Kabar Ada Aksi Menuntut Bupati Inhil Turun dari Jabatannya, Politisi Senior PDIP Nilai Tak Objektif

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Mengenai kabar aksi demonstrasi penurunan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui aksi Mahasiswa Inhil yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Inhil dinilai tidak objektif.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dr. H. Mariyanto, SE, MH. Ia mengatakan bahwa menurunkan Bupati bukan hanya berdasarkan ketidak kepercayaan masyarakat lantas bisa menurunkan Bupati.

“Proses penurunan Bupati itu panjang, ada tahapan-tahapannya,” kata Politisi Senior dari Fraksi PDIP kepada arbindonesia.com, Rabu (3/2/2021).

Menurut Dewan 5 periode ini, jika menurunkan Bupati bermuara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal itu dinilainya bukanlah tindakan yang objektif.

“Saya tidak perlu menyampaikan ini, hanya kesalahan dari SKPD kita bertindak untuk menurunkan bupati, itu tidak objektif,” tutur H Mariyanto.

Sebelumnya, beredar di jejaringan media sosial Facebook dan WhatsApp tentang ajakan dan pemberitahuan seruan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Inhil yang akan digelar hari ini, Kamis (4/2/2021).

Dalam seruan itu bertuliskan “Rakyat Kecil (PKL) Butuh Makan. Jangan Main Gusur Kalau Tidak Bisa Memberi Makan”.

Selain itu, seruan itu juga bertuliskan “Menuntut Bupati Inhil turun dari jabatannya karena telah sukses menindas rakyat kecil (PKL),”.

Berjalannya Aksi Demonstrasi di Depan Kantor Bupati Inhil

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Inhil , Kamis (4/1/2021) pagi sekitar pukul 09.00 Wib.

Aksi tersebut dilakukan mereka sebagai bentuk kepedulian dan kekecewaan atas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang gencar dilakukan Satpol PP Inhil sepekan ini di masa Pandemi Covid 19 melanda.

Dari pantauan di lapangan, belasan mahasiswa yang menggunakan atribut Bendera GMNI tertahan di depan pagar atau pintu masuk kantor Bupati Inhil dan hanya disambut satuan tugas (Satgas) Covid 19 yang terdiri dari TNI , Polri dan Satpol PP Inhil.

Sehingga, barisan masa aksi tidak mendapat izin masuk ke halaman kantor Bupati Inhil untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Terus menyampaikan orasinya, barisan masa aksi juga mendesak pemerintah untuk mencari solusi terhadap penertiban PKL yang menggunakan Badan Jalan.

“PKL hanya mencari makan untuk menghidupi keluarganya. Jika mereka dilarang berjualan, apakah mereka harus maling, harus jadi begal,” kata salah satu masa aksi yang menyampaikan Orasinya.

Selain itu, masa aksi juga meminta pemerintah untuk berhenti melakukan penertiban PKL di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

“Tolong distopkan dulu Penertiban PKL,” katanya. Sudah dua periode (kepemimpinan HM Wadan sebagai Bupati), apa yang ada kemajuan di inhil.. Nihil..!, bukan bertambah malah berkurang,” tambahnya seraya barisan masa aksi mendesak Bupati Wardan untuk menemui mereka.

Dari pantauan awak media, sepanjang mengikuti berjalannya aksi tersebut, tidak terdengar masa aksi menyuarakan tuntutan mereka mengenai meminta Bupati Inhil untuk turun dari jabatannya.

Arbain