INTRUSI AIR LAUT PORAKPORANDAKAN PERKEBUNAN RAKYAT

Pemkab Inhil Terkesan Tutup Mata

www.detikriau.wordpresss.com (TEMBILAHAN )- Akibat terjangan intrusi air laut (abrasi) saat ini sekitar 300 hektar lahan perkebunan kelapa di Desa Sungai Terap Kecamatan Reteh mengalami rusak total. Kini, perkebunan tersebut terpaksa dibiarkan oleh masyarakat karena sudah tidak lagi mampu menghasilkan apa-apa.
Menurut Kepala Desa Sungai Terap Abd Razak ketika dikomfirmasi wartawan baru –baru ini di kantor DPRD Inhil, Razak mengatakan bahwa rusaknya lahan yang terletak di tiga batang parit itu dikarenakan tanggul penahannya sudah banyak yang jebol, sehingga air laut naik kelahan perkebunan disaat pasang tinggi.

“Pada awalnya lahan perkebunan didaerah ini relatif cukup baik, Tapi setelah kanal-kanal yang dibuat oleh PT Pulau Sambu sebelumnya rusak, itulah awal petaka yang menimpa masyarakat di kawasan tersebut. Untuk itu warga kita mengharapkan Pemkab Inhil bisa membangunkan tanggul. Karena kalau tidak segera ditangani, mereka sudah tidak tau lagi bagaimana cara untuk mempertahankan hidup disaat perekonomian sedang sulit seperti saat ini,”jelasnya.

Permasalahan kerusakan perkebunan kelapa masyarakat tidak hanya terjadi di Kecamatan Reteh, melainkan hampis seluruh kecamatan yang terletak diwilayah pesisir. Seperti yang terjadi di Kecamatan Concong. Diperkirakan antara 60-80 perse lahan perkebunan sudah terkena intrusi air laut.

“Dari reses yang pernah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, diperkirakan kerusakan lahan perkebunan berkisar 60 – 80 pesen. Angka tersebut terbilang sangat parah dan tentu membutuhkan kebijakan konkrit dari berbagai pihak,” kata Herwanisitas Politisi PKB asal pemilihan daerah itu.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Mandah, diperkirakan kerusakan perkebunan kelapa sudah mencapai 60 persen. Pernyataan ini disampaikan Zulfikar, Anggota DPRD dari Partai berlambang pohon beringin. Bahkan menurutnya, akibat kerusakan tanggul perkebunan, kini puluhan ribu pohon kelapa perkebunan rakyat terancam tidak akan menghasilkan dan lambat-laun akan mati. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

“ Saat ini perkebunan kelapa masyarakat itu semakin kritis. Hal ini sangat perlu untuk ditangani secara tepat dan tepat” ungkapnya.

Kecamatan Enok, Tanah Merah, Kateman, GAS dan beberapa Kecamatan lainnya kondisi perkebunan kelapapun tidak jauh berbeda. Ironisnya, setakat ini belum ada upaya konkrit dari Pemkab Inhil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sebenarnya permasalahan kerusakan lahan perkebunan akibat intrusi air laut ini, tidaklah terlalu sulit penanganannya. Hanya saja memang dibutuhkan komitmen kuat dari Pemkab Inhil untuk mengalokasikan pembelian alat berat untuk Kecamatan yang terletak diwilayah pesisir.

“Kalau setiap Kecamatan di wilayah peisisir memiliki alat berat masing-masing kawasan satu buah saja, tentunya kerusakan lahan perkebunan tidak akan separah ini. Sebab apabila ada tanggul yang rusak tentunya bisa segera diperbaiki hingga tidak meluas seperti yang terjadi selama ini,” kata Zulkarnain anggota dewan dari PKPB.

Ironisnya, jangankan membuat program penyelamatan perkebunan masyarakat yang sudah terbilang sangat mendesak, Pemkab malah menggulirkan tiga proyek multiyears Islamic Center, Gedung baru Unisi dan jalan Highway Mandah Tempuling yang sampai saat ini sumber pendanaannya saja belum jelas dan justru dikhawatirkan akan menguras keuangan daerah. (drc)