Juni 15, 2024

DIWARNAI AKSI WALK OUT FPDIP, RANPERDA VENUE FUTSAL PON XVIII DISETUJUI MELALUI VOTING.

Bagikan..

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.WORDPRESS.COM) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo mengakui untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) pengikatan dana anggaran tahun jamak pembangunan venue futsal diperlukan waktu lama dibandingkan tiga ranperda lainnya yang dibahas pansus I DPRD Inhil. Panjangnya waktu yang dibutuhkan ini menurut wabup disebabkan karena memang diperlukannya kajian secara lebih intensif dan teliti.

 

“Tiga dari empat ranperda (pengelolaan sampah, Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Red) yang tugaskan kepada pansus I untuk di kaji telah rampung. Namun, untuk ranperda pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue futsal diperlukan waktu yang lebih panjang karena memang diharuskan untuk melakukan kajian secara lebih intensif dan teliti,” kata Wabub dalam pidato sambutannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian laporan Hasil Pembahasan Pansus I DPRD Inhil, Rabu malam (12/102011) yang lalu.

 

Ungkapan senada juga terlontar dari juru bicara Pansus I DPRD Inhil, Herwanissitas. Menurutnya, panjangnya waktu pembahasan dibandingkan tiga ranperda lainnya memang dikarenakan adanya pengkajian secara lebih mendalam terutama untuk memenuhi amanat paripurna mengenai budget sharing dana pembangunan venue futsal itu sendiri.

 

“Kami meminta maaf seluruh hadirin karena sudah bebrapa kali kami meminta waktu tambahan guna mengkaji secara menyeluruh tentang ranperda ini. Pengkajian harus dilakukan ekstra hati-hati   dalam rangka memenuhi amanat paripurna tanggal 19 juli 2011 yang lalu guna mendapatkan kepastian budget shering dari pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.

 

Herwanissitas juga menegaskan setelah ditetapkan oleh provinsi kabupaten Inhil mendapatkan bagian untuk mengadakan salah satu cabang olahraga dalam PON XVIII tahun 2012, maka menjadi suatu konsekuensi bagi Pemda untuk menyediakan lapangan petandingan.

 

Namun dalam pembangunan venue futsal yang berstandar nasional tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk memastikan agar besaran biaya itu tidak terlalu memberatkan APBD Inhil.

 

“Sesuai hasil kajian pansus I, pembangunan venue futsal di kabupaten Inhil saat ini sudah ada kesepakatan budget shering antara kabupaten Inhil, provinsi dan pusat. Anggaran dana untuk pembangunan venue futsal dianggarkan dalam dua tahun, yaitu tahun 2011-2012” Katanya lagi.

 

Diuraikan Sitas panggilan Akrab Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Inhil ini,  dari Rp. 73,64 milyar yang diajukan untuk pembangunan venue futsal telah terjadi penyusutan dana sebesar Rp. 14.1 milyar. Menjadi sebesar sebesar Rp. 59.1 milyar. “Sesuai dengan kesepakatan awal, kita hanya menyediakan dana 20 persen dari total anggaran yaitu 11.82 milyar.   Untuk tahun 2011 melalui APBD kabupaten Inhil telah dianggarkan sebesar 6.8 milayar, sedangkan sisanya sebesar 5.020.000.000 akan dianggarkan dalam APBD tahun 2012.” Terang Sitas.

 

Setelah penyampaian laporan hasil kajian oleh pansus I, Raus Walid selaku pemimpin rapat meminta kepada seluruh anggota dewan melakukan voting suara untuk menentukan sikap untuk menyetujui atau tidak ranperda pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue futsal untuk kegiatan PON XVIII.

 

Walau sempat diwarnai aksi walk out dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), dari total 32 orang anggota DPRD yang mengikuti voting, sebanyak 29 orang menyetujui ranperda pengikatan dana anggaran tahun jamak pembangunan venue futsal untuk kegiatan PON XVIII dan tiga anggota DPRD dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) yakni H. Bakri, H. Adrianto dan Ali Naspak tetap menolak ranperda tersebut.

 

Sedangkan Sumardi dari partai keadilan sejahtera (PKS) mengatakan bahwa dirinya setuju ranperda ini di sahkan namun dia meminta kepada pemerintah untuk tidak memungut biaya bagi masyarakat yang ingin bermain disana.

 

“Saya menyetujui ranperda ini, namun saya meminta kepada pemerintah untuk tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin bermain disana setelah PON XVIII selesai, selain itu saya juga ingin agar anggaran untuk pembangunan venue futsal maksimal tahul 2012, karena pada tahun2013 masih banyak yang perlu kita lakukan,” katanya.

 

Raus Walid selaku pemimpin rapat mengatakan akan mengapresiasi saran-saran yang diajukan oleh Sumardi. “Kita berterimakasih kepada pak sumardi atas sarannya. Dengan disetujuinya ranperda ini oleh 29 anggota DPRD yang hadir maka sesuai dengan tata tertib DPRD jika lebih dari setengah anggota yang hadir menyetujui maka ranperda ini resmi kita sahkan,” katanya.

 

Rosman Malomo dalam sambutannya  mengatakan bahwa pemerintah sangat menghargai kinerja dari DPRD untuk mengkaji ranperda pengikatan dana anggaran tahun jamak pembangunan venue futsal untuk kegiatan PON XVII.

 

“Kami dari pemerintah daerah menghargai kinerja dari DPRD dalam mengkaji ranperda ini, walaupun terlambat namun akhirnya selesai bak kata pepatah “biar lambat asal selamat”,” katanya.

 

Rosman juga mengapresiasi saran-saran dari sumardi politisi PKS. “Kita sangat mengapresiasi saran dari PKS untuk tidak memungut biaya bagi masyarakat yang ingin bermain di venue tersebut, saran ini akan menjadi perhatian kami yang serius,” katanya lagi, selasa. (fsl/Suf)