Dinilai Merugikan, Bupati Terus Desak Tuntaskan Persoalan Tapal Batas - Arbindonesia
April 26, 2015

Dinilai Merugikan, Bupati Terus Desak Tuntaskan Persoalan Tapal Batas

Bagikan..

BAGANSIAPIAPI, (detikriau.org) – Persoalan Tapal Batas antara Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rohil Provinsi Riau dengan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara dinilai sangat merugikan bagi Rohil.

Menurut Bupati Rohil, Dengan adanya persoalan tapal batas ini, sedikitnya seribuan hektar lahan perkebunan sawit milik PT Perkebunan Nusantara IV hanya numpang tanam di Kecamatan Pasir Limau Kapas namun pajaknya dibayarkan ke Provinsi Sumatera Utara.

“Kita sudah berupaya berjuang agar wilayah yang mereka klaim itu kembali ke daerah kita dengan cara memanggil direksi perusahaan untuk mengadakan hearing dengan Pemkab dan DPRD. Namun hingga kini belum ada penjelasan terkait hal itu,” kata Bupati Rokan Hilir, H Suyatno.A.Mp baru-baru ini.

Persoalan tapal batas ini juga menurut Bupati sudah disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri. Apalagi menteri juga sudah banyak mendapat laporan akan kerabnya terjaadi pertikaian antara warga yang berada di perbatasan.

Dalam keputusan Mendagri tahun 1984, seharusnya antara pemerintah Sumatera Utara dengan Provinsi Riau wajib mematuhinya. Yakni perjanjian kedua daerah itu berada pada patok 153. Kejadian serupa juga terjadi di Dusun Podorukun Kecamatan Pasir Limau Kapas yang sebagian besar wilayahnya sudah diklaim oleh Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera utara.

”Malah pemuda disana tak segan-segan mendirikan gapura dengan ucapan selamat datang di Labuhan Batu Selatan. Padahal gapura itu masih berada di wilayah Rokan Hilir,” Kesal Suyatno.

Suyatno menegaskan, persoalan Dusun Podorukun sebenarnya sudah mendapat pengakuan secara de facto. Karena hampir seluruh penduduk disana mengantongi KTP dan masuk dalam database pemilih Rohil. Namun akhir-akhir ini timbul lagi gejolak karena persoalan tumpang tindih lahan antar pemilik sehingga menimbulkan kubu diantara warga itu sendiri.

Bupati juga  tidak menafikan, oknum aparat desa ikut bermain dalam ”pat gulipat” jual beli tanah yang aktor intelektualnya adalah pengusaha. Menyebabkan, kisruh jual beli lahan menambah deretan panjang hubungan yang kurang harmonis antara kabupaten yang berada diperbatasan.

”Kita menginginkan agar persoalan tapal batas cepat diselesaikan karena selain merugikan secara ekonomi, namun hubungan bilateral antara kedua daerah juga ikut merenggang,” kata Suyatno. (*/tris/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *