Presiden Jokowi di Labuan Bajo Tentang Pariwisata Super Premium. ©Liputan6.com/Lizsa Egeham
ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin ada pemerataan penduduk di wilayah Indonesia. Sebab, setengah dari seluruh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.
“Urusan penduduk di negara kita ini perlu ada pemerataan, karena dari 267 juta itu 56 persen ada di Jawa, 56 persen, data yang saya miliki,” kata Jokowi saat pidato dalam acara Pencanangan Sensus Penduduk 2020 bersama Badan Pusat Statistik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).
Artinya, kata Jokowi, kurang lebih 149 juta penduduk Indonesia berada di Jawa. Sebab, magnet para penduduk adalah Ibu kota Jakarta. Sehingga daya dukung pulau Jawa sudah tidak mampu.
“Nah magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi karena PDB ekonomi juga sama. PDB ekonomi itu di Jawa 58 persen (dari Indonesia) ada di Jawa,” ucapnya.
- Ketua HMI Pekanbaru Apresiasi Program Sekolah Gratis Pemko Pekanbaru, Dorong Zero Putus Sekolah
- Klaim Lahan Milik Pribadi Hingga Akses Jalan Ditutup, Warga Perbatasan Bukit Timah-Bagan Besar Layangkan Surat Aduan
- BKAD Inhil Pastikan Dana Kelurahan Sudah Masuk Kasda, Insentif RT/RW Segera Cair
- Top Score Piala Dunia 2026: Messi Memimpin, Haaland & Mbappé Membayangi
- Opini WTP Bukan Jaminan Bebas Kecurangan, BPK Riau Ungkap Sejumlah Masalah Keuangan Daerah
Kepala negara menambahkan, pulau Jawa adalah salah satu dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlu pemerataan penduduk di wilayah lain.
“Masa semuanya pengen di sini semua. tapi saya juga ga tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih saya paksa,” pungkasnya. (*)
Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/demi-pemerataan-penduduk-jokowi-akan-paksa-sebagian-warga-pindah-dari-pulau-jawa.html



BERITA TERHANGAT
BKAD Inhil Pastikan Dana Kelurahan Sudah Masuk Kasda, Insentif RT/RW Segera Cair
Terpusat untuk 66 UMKM, Bupati Inhil Fasilitasi Lapak Kue JelangIdul Adha
Bupati Inhil Surati Kementerian, Desak Penetapan Harga Kelapa Rp5.000 per Kilo