Belanja Pegawai Lebihi Belanja Rakyat, Bagaimana Mau Tingkatkan Pelayanan? - Arbindonesia
Maret 24, 2014

Belanja Pegawai Lebihi Belanja Rakyat, Bagaimana Mau Tingkatkan Pelayanan?

Bagikan..

gamawan fauziJAKARTA –  112 pemerintah daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota  belanja pegawainya melebihi dari 60 persen total APBD baik yang berada di Pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mentri Dalam Negri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam sambutannya saat menutup Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Orientasi Pengembangan Kepribadian Istri Kepala Daerah, di Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri, Jl Kalibata, Jakarta, Jumat (21/3) sebagaimana yang dilansir poskotanews.com
“Belanja pegawainya mencapai lebih dari 60 persen, artinya untuk rakyat kurang dari 40 persen,” Sampaikan mantan gubernur Sumatera Barat ini.
Oleh karenya Mendagri meminta agar para kepala daerah untuk menghitung berapa rasio mereka yang harus melayani dan berapa rasio yang harus dilayani.
“Karena sebenarnya persoalan distribusi pegawai itu di daerah yang tidak berjalan dengan baik. Ada pegawai yang tidak mau dipindahkan dengan alasan tak ingin jauh dari orangtua atau alasan lainnya,” jelas Gamawan.
Ditambahkannya, ketika Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat moratorium penerimaan pegawai baru dua tahun lalu, dilakukan kajian apakah penyebab tingginya belanja pegawai ini disebabkan kurangnya aparatur atau persoalan pemerataan penempatan. hasilnya, penyebabnya adalah karena persoalan tidak adanya pemerataan dalam penempatannya.
Saat ini, belanja untuk aparatur sudah tidak lagi rasional. Sebab itu, kepala daerah harus mengkaji kembali penempatan aparaturnya, berapa jumlah dokter, perawat, penyuluh pertanian, atau aparaturnya yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Disindir Gamawan, bagaimana kepala daerah itu akan meningkatkan pelayanan kalau belanja pegawainya lebih besar daripada belanja untuk kebutuhan rakyatnya.
“Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur secara akuntabel,” pungkas Gamawan.(dro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.