ARB INdonesia, PALEMBANG – Anggota DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Ir H A Junaidi Auly, MM dalam kesempatan kegiatan lokakarya Akademik Anggota PKS menyampaikan terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD).
Dijelaskannya, bahwa dengan adanya hubungan ini diharapkan akan berdampak baik untuk alokasi fiskal dan peningkatan kinerja belanja daerah.
“Dengan tujuan untuk penguatan daerah dan mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal,” kata Junaidi Sabtu (26/11/2022).
“Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini mempunyai tujuan yang baik guna alokasi fiskal dan peningkatan kinerja daerah, agar daerah semakin kuat dan dapat mengurangi ketimpangan,” tambahnya.
Namun kata Junaidi, memang masih banyak tantangan yang dihadapi, di antaranya belum optimalnya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjawab perbaikan kesejahteraan Masyarakat yang signifikan.
“Masih banyak tantangan dalam optimalisasi HKPD seperti kemandirian fiskal daerah,” ungkap Junaidi.
Alumni pascasarjana IPDN ini menambahkan, anggaran TKDD sebagai konsekuensi desentralisasi fiskal terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.
Lanjutnya, hal ini didasarkan pada sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (30%-65%).
“Permasalahan ini harus diupayakan diperbaiki agar tujuan dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini tercapai dan kesejahteraan Masyarakat tercapai,” paparnya
“Anggaran TKDD meningkat namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, ini perlu terus diupayakan dan diperbaiki,” tutup Junaidi. (Raja Paluta)
BERITA TERHANGAT
BPK Apresiasi LKPP 2025: Komitmen Akuntabilitas Kabinet Merah Putih Diuji
Pemerintah Jamin Cadangan BBM Aman di Tengah di Tengah Dinamika Global
OJK Blokir 436 ribu Rekening Terindikasi Penipuan, Dana Korban Lebih Setengah Triliun