Juni 20, 2024

Praktisi Hukum ini Soroti Proyek Rekonstruksi Jalan Tembilahan-Simpang Kuala

Papan plang pelaksana proyek Rekonstruksi Jalan Tembilahan-Simpang Kuala Saka

Bagikan..


ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Praktisi hukum, Yudi Pramana Putra, SH mengingatkan terhadap penyelenggara mengenai lambannya pengerjaan proyek Rekonstruksi Jalan Tembilahan-Simpang Kuala Saka di Pusat Kota Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Melihat lambannya progres pengerjaan oleh pihak pelaksana, proyek yang memakan anggaran 3.5 Miliyar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2022 kini menjadi sorotan.

Dikatakan Yudi Pramana Putra, SH, hal itu dikarenakan pengerjaan ruas jalan tersebut awalnya sudah dilakukan penimbunan, akan tetapi karena terlalu lama dibiarkan, kini ruas jalan tersebut kembali menimbulkan lubang baru.

“Ingat! hal itu membahayakan pengguna jalan,” tuturnya, Senin (7/11/2022).

Lanjut Yudi, berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, di dalam pasal 273 ayat satu (1) mengatakan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat dipidana dengan penjara maksimal 6 bulan dan denda paling banyak 12 juta.

Dalam ayat dua (2) mengatakan kalau mengakibatkan luka berat maka dapat di pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah.

Sedangkan pada ayat tiga (3) menyatakan kalau mengakibatkan korban meninggal dunia maka dapat diberikan sanksi pidana terhadap penyelenggara jalan maksimal 5 tahun dan denda maksima 120 juta rupiah.

“Ini sanksi pidana terhadap kelalain bagi penyelenggara jalan menurut UU,” kata Yudi yang juga Kuasa Hukum PJi-Demokrasi Kabupaten Inhil.

Lanjutnya, penyelenggara jalan yang dimaksud oleh pasal ini merupakan kegiatan yang meliputi pembangunan, pengawasan jalan. Ini merupakan penjelasan yang dimaksud dalam ketentuan dari UU No 38 tahun 2004 tentang jalan dan juga di dalam pasal 24  ayat 1 UU No 22 tahun 2009 sudah menegaskan bahwa penyelenggara jalan itu wajib segera dalam melakukan perbaikan jalan yang rusak yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

“Dalam ayat dua (2) nya mengatakan kalau memang belum bisa dilakukan perbaikan setidaknya memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak sehingga pengguna jalan dapat berhati hati dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” papar Yudi Pramana Putra, SH.

Sementara itu, dari pantauan langsung dilapang, Selasa (8/11/2022) pukul 10.30 Wib terlihat para pekerja tengah kembali memperbaiki timbunan jalan yang sebelumnya  berlubang.

Dalam Pemberitaan sebelumnya yang berjudul Proyek 3.5 Miliyar, Progres Rekonstruksi Jalan Tembilahan ‘Diam Ditempat’, bahwa Progres Rekonstruksi jalan Tembilahan-Simpang Kuala Saka hingga saat ini masih belum menujukan adanya perkembangan dalam proses pengerjaannya alias diam ditempat.

Padahal proyek yang memakan ABPD Provinsi Riau senilai Rp 3.5 Miliyar tersebut sudah dimulai sejak penandatanganan kontrak pada 23 Agustus 2022 lalu, dengan masa waktu 129 hari kerja.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini (arbindonesia.com) belum mendapat penjelasan langsung dari pihak pelaksana CV. Kharisma Tunggal Sejati terkait alasan mengenai lambannya pengerjaan Rekonstruksi Jalan Tembilahan-Simpang Kuala Saka.

Hingga saat ini,

awak media masih berupaya meminta keterangan langsung dari pihak CV. Kharisma Tunggal Sejati sebagai pelaksana. Begitu juga pihak PT. Raissa Gemilang selaku konsultan pengawas. (Arbain/tim)