Perdana di 2016, DPRD Inhil Langsung Paripurnakan Tiga Agenda - Arbindonesia
Januari 6, 2016

Perdana di 2016, DPRD Inhil Langsung Paripurnakan Tiga Agenda

Bagikan..

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda sekaligus, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/1/2016).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam didampingi para Wakil Ketua ini, dihadiri Bupati diwakili Sekda, Said Syaripudin, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan 34 anggota DPRD Inhil.

Adapun tiga agenda pada Rapat Paripurna perdana di tahun 2016 tersebut, yakni Pembukaan Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2016, Penyampaian Laporan Hasil Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 dan Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2015.

Dalam Laporan Hasil Reses yang disampaikan Juru Bicara (Jubir), Herwanissitas diketahui bahwa tujuan reses adalah untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Dengan begitu, diharapkan aspirasi masyarakat tersebut bisa tertampung dalam anggaran 2016, untuk mewujudkan pembangunan daerah secara merata melalui laporan reses yang dirangkum dari dapil 1 hingga 6 se-Kabupaten Inhil.

“Pelaksanaan reses ini untuk mencari data langsung terkait kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dimasukkan ke dalam Musrenbang tahun 2016,” tutur Herwanissitas.

Dijelaskan Herwanissitas, beberapa kebutuhan masyarakat yang masih belum terakomodir dan membutuhkan perhatian serius dari Pemkab Inhil, diantaranya perbaikan kondisi perkebunan masyarakat yang cukup memperhatikan dan masyarakat banyak membutuhkan tempat penampung air.

“Yang juga menjadi sorotan, adalah terkait masih banyaknya kegiatan intansi yang belum berjalan dengan baik dan maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Laporan Kinerja Pimpinan DPRD selama tahun 2015 yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat, seperti kebutuhan pembangunan dan perbaikan perkebunan masyarakat.

“DPRD turun langsung ke ranah masyarakat melalui reses untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga diketahui apa yang menjadi keinginan masyarakat,” imbuhnya. –adi/adv-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.