Merubah limbah Sabut Kelapa Menjadi Rupiah di Negeri Hamparan Kelapa Dunia - Arbindonesia
Januari 31, 2020

Merubah limbah Sabut Kelapa Menjadi Rupiah di Negeri Hamparan Kelapa Dunia

Bagikan..

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 240.733.73 Hektar perkebunan kelapa. Dari luas tersebut, perkebunan kelapa di Inhil mampu memproduksi buah kelapa sekitar 317.116.88 ton pertahun atau sekitar 26.426.33 ton perbulannya, seperti dikutip dari Data BPS Kab.Inhil tahun 2019.

Sangat disayangkan, dari banyaknya buah kelapa di Kabupaten Inhil, ketika dipanen hanya menyisakan sabut yang hanya menjadi tumpukan limbah.

Sementara, jika dimanfaatkan sabut kelapa tersebut dapat diolah menjadi beragam bahan produk jadi dan setengah jadi yang memiliki nilai jual tinggi dan bernilai Ekspor.

Sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang hanya produksi kelapanya mencapai 31.130 ton kopra kering dengan luas panen 22.236 hektar, data tahun 2018. Dikutip dari merdeka.com

Melalui PT Sumber Makmur Mulya mereka mampu memproduksi dan ekspor serabut serta serbuk kelapa ke Cina. Hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2016 dengan total 20 kontainer per bulannya.

Ditahun 2019 pihaknya sudah bisa memproduksi hingga 40 kontainer per bulan. Masing masing kontainer memiliki berat rata-rata 16,5 ton.

“Bahannya 70 persen ambilnya dari Banyuwangi, dari pengepul kelapa, kita beli sabutnya. Kalau dulu mereka kesulitan jualnya kemana, ada yang bisa menerima untuk pembuatan kerajinan seperti keset, tapi jumlahnya terbatas, sekarang kita serap,” kata Abdul Haris 
saat seremoni pelepasan ekspor cocofiber di Banyuwangi, Kamis (5/9/2019). Dikutip dari merdeka.com

Dengan demikian, mampukah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki julukan ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ merubah limbah sabut kelapa menjadi rupiah ?

Mengawali hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil melalui Kodim 0314/Inhil saat ini telah memproduksi olahan limbah sabut kelapa dalam skala kecil atau home industri.

Tidak menutup kemungkinan, pengolahan sabut kelapa yang di gebrak oleh Kodim 0314/Inhil bisa saja terjadi secara masif apabila pemerintah daerah mendukung dengan memperdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Sperti yang diungkapkan Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal, dalam meningkat ekonomi kerakyatan melalui limbah sabut kelapa, Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten mampu menggiatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk melakukan pengolahan sabut kelapa.

“Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar, Kodim tidak mampu berdiri sendiri, ini perlu gerakan yang masif dalam pengolahan sabut kelapa,” tutur nya dalam rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam rangka pembahasan Isu Strategis dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa, di Makodim 0314/Inhil, Jum’at (31/1/2020).

Lajut Dandim, saat ini Kodim 0314/Inhil telah memproduksi, serat sabut (cocofibre) diolah menjadi sapu, pot tanaman dan serbuk sabut (cocopeat) untuk pupuk.

“Produk yang ingin dikembngkan kedepannya seperti kasur, tali, keset. Namun perlu dukungan tambahan alat untuk mendukung produksi tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Menanggapi hal itu,  Bupati Inhil HM Wardan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0314/Inhil dalam mendukung program pemerintah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pengolahan limbah sabut kelapa.

“Sejauh ini sabut kelapa di Kabupaten Inhil belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi, semoga dengan adanya gebrakan dari Kodim kedepan mampu mengangkat pengolahan sabut kelapa menjadi nilai ekonomi,” kata HM Wardan saat memimpin rapat pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil.

Lanjut Bupati dua periode, dalam pengengbangan ekonomi kerakyatan, yang menjadi titik berat adalah di pedesaan. Karena apabila desa mampu menggali potensinya yang ada di desanya, kedepan desa tidak lagi berharap dengan APBD seperti sekrang ini.

“Dinas, Camat, Desa melalui Bumdes, pengolahan sabut kelapa ini harus dikembangkan. Pemerintah daerah senantiasa mensuport untuk pengolahan sabut kelapa,”

Untuk diketahui, dalam rapat yang digelar di Aula Makodim 0314/Inhil, dihadir oleh Bupati Inhil, Kapolres, Ketua PN Tembilahan, Kejari Inhil,  dan unsur Forkopimda lainnya serta Organisasi Kemasyarakatan.

Reporter Arbain

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *