Kibijakan ‘Siluman’ Tentang Penetapan Pengisian Token Perdana di PLN ULP Tembilahan, Ini Kata Dewan dan Pemerhati Listrik

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Mengenai aturan mengenai pengisian token perdana minimal Rp 50.000 pada penyambungan baru KWh meteran di PLN ULP Tembilahan seperti sebuah kebijakan ‘Siluman’ alias tanpa dasar dan aturan yang jelas.

Kebijakan yang diambil oleh Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan, Arthur Von Stevan tersebut diduga tanpa sepengetahuan oleh Manager PLN ULP Tembilahan, Jaswir.

Hal itu dikarenakan saat di konfirmasi Manager PLN ULP Tembilahan, Jaswir menyatakan bahwa aturan mengenai kewajiban untuk mengisi token perdana Rp 50.000 pada penyambungan baru KWh meteran tersebut tidak ada.

“Setelah saya konfirmasi kepada anggota, ternyata hal tersebut bermaksud agar pelanggan tidak mengisi token secara berulang-ulang. Maka dianjurkan untuk mengisi 50 ribu. Jadi hal tersebut hanya sebatas anjuran saja,” tuturnya kepada ARB INdonesia, Selasa (22/11/2022) melalui panggilan seluler.

Atas munculnya sebuah kebijakan ‘siluman’ tersebut lantas menuai kritikan. Seperti yang di sampaikan Anggota DPRD Inhil, H Edy Harianto Sindrang meminta PLN ULP Tembilahan jangan sekehendak hati untuk memaksakan warga untuk mewajibkan pelanggan baru untuk membeli token perdana Rp 50.000.

“Mestinya PLN ULP Tembilahan harus melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Terlebih masalah ekonomi, apalagi kita bahkan secara Nasional yang belum lama ini dilanda covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat mulai dari pelosok desa hingga ke kota,” tuturnya,

Jika Kebijakan PLN Tembilahan melakukan mewajibkan mesti token perdana harus yang Rp 50.000, menurut Politisi Senior dari Partai Golkar ini berarti PLN sendiri tidak memikirkan kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang belum lama dilanda Corona atau covid-19.

“Maka dari itu kita juga menekankan jika hal tersebut terus berkelanjutan, maka kita menunggu surat masuk dari masyarakat untuk dapat kita memanggil pihak PLN ULP Tembilahan,” tutup H Edy.

Sebelumnya seorang pemerhati listrik, Indra Megi Putra juga melakukan kritikan atas kebijakan ‘siluman’ yang dibuat oleh Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan.

Menurutnya kebijakan tersebut secara teknis tidak ada korelasinya dengan peningkatan penjualan energi listrik.

“Bukankah peningkatan penjualan tenaga listrik selalu berbanding lurus dengan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan, jika pemakaian energi listrik pelanggan besar maka sudah dipastikan akan mengurangi nilai pulsa token listrik besar juga,” ujarnya Indra Megi Putra saat diwawancarai awak media, Selasa (22/11/2022) di salah satu Cafe Jl Soebrantas Tembilahan.

Lanjutnya mengalogikan, sebagai contoh jika seandainya pelanggan membeli token Rp 20.000 kemudian pemakaiannya besar, maka pulsa akan cepat terkuras. Tentunya dengan sendirinya pelanggan akan membeli pulsa lagi. Nah, kalo dalam 1 bulan itu pembelian token 20 ribu sampai 15 kali transaksi.

Kemudian jika pelanggan membeli Token Rp 50.000, pelanggan hanya membeli sebanyak 6 kali, lalu dibandingkan mana yang lebih tinggi peningkatan penjualan token listrik pakai token 20 ribu atau 50 ribu.?

“Jika dilihat dari segi penjualan token jelas lebih tinggi pemakaian token 20 ribu, karena 15 kali beli dalam 1 bulan. Sedangkan token 50 ribu hanya beli 6 kali dalam 1 bulan,” tutur Megi yang juga merupakan pelanggan Listrik PLN ULP Tembilahan.

Lanjutnya menyampaikan, jadi logikanya adalah peningkatan penjualan energi listrik itu akan meningkat jika pemakaian energi listrik pelanggan besar.

“Bukan dengan pembelian atau penjualan token yang besar akan meningkatkan penjualan energi listrik. Saya rasa ada yang korslet dalam memberikan kebijakan di ULP PLN Tembilahan,” tutur Megi yang juga merupakan pelanggan Listrik PLN ULP Tembilahan.

Lebih jauh Megi mengatakan jika PLN ULP Tembilahan ingin meningkatkan penjualan energi listrik ada beberapa hal yang harus dilakukan :

1. Tingkatkan jumlah pelanggan di wilayah ULP PLN Tembilahan, data dan segera lakukan evaluasi daerah-daerah yang belum terjangkau listrik PLN baik di dusun-dusun, parit-parit dan daerah yang memang ada potensi pelanggan. Maka, segera lakukan pembangunan jaringan listrik di daerah tersebut.

2. Tingkatkan kualitas pelayanan dan keandalan jaringan distribusi listrik sampai ke pelanggan-pelanggan.

3. Selalu monitor, evaluasi dan analisa daerah-daerah yg membutuhkan dan berpotensi ada pelanggan PLN.

4. Permudah akses baik secara prosedur maupun birokrasi dalam penyambungan baru dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan penjualan energi listrik, Dalam hal ini para Biro2 Instalatir Listrik dan atau cangkoker.

“InsyaAllah jika ke 4 hal di atas, PLN ULP Tembilahan mau melakukannya, maka saya meyakini dan optimis seluruh wilayah Inhil akan diterangi listrik PLN dan penjualan energi listrik meningkat,” tutup Megi.

Untuk diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya bahwa Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan, Arthur Von Stevan dalam pernyataannya informasi elektronik yang beredar menyampaikan “Dalam rangka peningkatan penjualan tenaga listrik, maka disampaikan pada bulan November sampai Desember 2022, token perdana minimal adalah Rp 50.000 per pelanggan,”.

Hingga berita ini diterbitkan Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan, Arthur Von Stevan saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan, dikarenakan sedang dinas luar. (Arbain)