Evaluasi Pejabat, GPA Riau Pinta PJ Walkot Pekanbaru Ganti 3 Kadis Ini

ARB INdonesia, PEKANBARU – Adanya evaluasi pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Al (GPA) Washliyah Riau minta kepada PJ Walikota Pekanbaru agar tetap profesional dan proporsional dalam melakukan evaluasi. Serta tidak terpengaruh dengan segala macam tindakan intervensi dari pihak pihak luar.

“Kita minta kepada PJ walikota untuk mencopot kepala dinas PU Indra Pomi Nasution dan kepala dinas DLHK Pekanbaru Hendra karena selama ini keduanya sudah gagal kinerja nya buruk dan sama sekali tidak punya terobosan dan ide dalam mengtasi persolan banjir dan sampah. Jadi keduanya harus dicopot dan diganti,” ucapnya.

“Apalagi kadis PU selama ini juga kita ketahui masih berstatus terperiksa dalam kasus Water Pront City Bangkinang dan beberapa waktu lalu juga masih diperiksa oleh KPK untuk dimintai keterangan,” tambah Ketua GPA Riau, Safrizal Nasutio.

Safrizal yang juga mantan sekretaris KNPI peiode 2015-2022 itu menyampaikan bahwa menurutnya Kepala Dinas Perhubungan, Yuliarso juga harus diganti karena sama sekali tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait kenaikan tarif parkir dipekanbaru.

“Apakah mekanisme kenaikan parkir ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dan imbas kenaikan ini juga sangat menyengsarakan masyarakat, Yuliarso terkesan cuek terhadap gejolak penolakan masyarakat terhadap kenaikan parkir tanpa pernah mau menjelaskan secara transparan kepada publik terkait kontrak dan kenaikan tarif,” ungkapnya.

Lanjutnta, PJ Wali Kota Pekanbaru harus berani menyelesaikan permasalahan dengan mengganti para pejabat yang selama ini sudah terbukti punya kinerja yang buruk.

“Saatnya Pekanbaru berbenah dan jangan ragu untuk mengevaluasi dan mengganti pejabat yang selama ini bermasalah. Mari hilangkan segala macam bentuk faksi-faksian, jangan sampai orang-0rang yang berkinerja baik malah diganti dan orang yang selama ini berkinerja buruk dan bermasalah justru dipertahankan,” imbuh Safrizal.

“Kita sebagai masyarakat bisa menilai langsung, apalagi kebijakan kebijakan serta OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kita berharap PJ walikota tidak melakukan hal-hal yang kontra produktif,” pungkas Safrizal Nasution yang juga mantan Aktifis HMI cabang Pekanbaru. (Rls)

Editor ARB