Nasional

DPP Partai NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Keanggotaan DPR RI

Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. PN.

Bagikan..

ARB INdonesia, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari keanggotaan DPR RI.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sebagai respons atas pernyataan publik keduanya yang dinilai mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari garis perjuangan partai.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim, DPP NasDem menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi acuan utama dalam perjuangan politik.

“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, terdapat pernyataan dari wakil rakyat yang menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” bunyi pernyataan resmi tersebut.

Penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025. Ahmad Sahroni sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, namun telah dicopot dari posisi tersebut menyusul kontroversi ucapannya yang menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol”.

Sementara itu, Nafa Urbach menuai kritik publik setelah mendukung kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan publik, termasuk aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di kompleks DPR Senayan.

DPP Partai NasDem juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi tersebut, termasuk pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem lahir dari semangat kerakyatan dan harus senantiasa berpijak pada tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Ia mengingatkan seluruh kader untuk menjaga integritas dan kepekaan terhadap aspirasi rakyat sebagai fondasi utama perjuangan politik partai. (Arb)