“Kita sudah pernah kena finalti akibat rendahnya serapan APBD pada tahun lalu. Jangan sampai DBH Inhil kembali dikurangi karena persoalan mundurnya PPTK,”
TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk segera mencari solusi dan penyelesaian terhadap persoalan mundurnya PPTK di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Syahruddin saat dimintai tanggapannya terkait persoalan mundurnya PPTK di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Inhil.
Dikatakan Syahruddin, beberapa waktu yang lalu, pihak DPRD sudah melakukan hearing dengan BKD Kabupaten Inhil, guna mencari jalan keluar terhadap penyelesaian persoalan tersebut.
Jika memang PPTK yang berkeinginan untuk mundur dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka secepatnya BKD harus mencarikan penggantinya.
“Persoalan ini jangan dibiarkan, kalau memang mereka sudah bulat untuk mundur, jangan dihalangi, dan segera lakukan pergantian. Tapi kalau memang masih bisa dipertahankan, jangan mempersulit rekanan,” tutur Syahruddin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (30/9/2015) malam.
Dijelaskan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ada solusi konkrit dari BKD. Apalagi, persoalan ini menyangkut dengan realisasi anggaran. Kalau sampai kegiatan terhambat, sudah barang tentu Inhil nantinya yang akan rugi.
“Kita sudah pernah kena finalti akibat rendahnya serapan APBD pada tahun lalu. Jangan sampai DBH Inhil kembali dikurangi karena persoalan mundurnya PPTK,” pungkasnya. (adi)
BERITA TERHANGAT
Hadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda, DPRD Inhil Dukung Pemda Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan
DPRD Inhil Gelar RDP bersama Jajaran Wartawan
Ketua DPRD Inhil Hadiri launching Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Yayasan Kemala Bhayangkari