Gagasan Program Satu Desa Satu Advokat, Ini Tujuannya

Ketua Umum Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia Parlindungan Sitorus, SH (kanan) memberi piagam penghargaan pada anggota Lawyer and Legal yang ikut dalam Rakernas I

ARB INdonesia, SURABAYA – Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia menggagas program satu desa satu advokat guna mewujudkan masyarakat patuh hukum. Dengan adanya masyarakat patuh hukum, dana desa Rp1 miliar per desa akan minim penyelewengan.

Ketua Umum Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia Parlindungan Sitorus, SH mengatakan, dana desa harus diawasi agar tidak ada penyalahgunaan. Tentunya itu perlu SDM yang mengerti dan memahami hukum. Menurutnya, selama ini banyak yang terjerat kasus penyelewengan dana desa bukan karena berniat korupsi, melainkan akibat ketidaktahuan.

“Dana desa perlu pantauan. Dan bukan cerita bohong lagi banyak kepala desa tersangkut hukum. Bukan dikorupsi tapi karena ketidakpahaman,” katanya disela Rakernas I Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia di salah satu hotel di Surabaya, Sabtu (23/11/2019).

Parlin menjelaskan, secara teknis dalam menjalankan program satu desa satu advokat, pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi. Saat ini, perguruan tinggi yang sudah diajak untuk bekerjasama adalah Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.

• Kelompok Nelayan Binaan CSR Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Konsisten Panen Ikan Nila, Wujud Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir.
• Gp Ansor dan Banser Inhil Siap Bersinergi Jaga Persatuan dan Kondusifitas Daerah
• Pertamina Patra Niaga RU ll Area Pangkalan Brandan Perkuat Kolaborasi Dengan Komunitas Olahraga Lewat Edu Wisata Dan Exhibition.
• Sidang Perkara AP dan AI, Kuasa Hukum: Konstruksi Hukum Patut Dipertanyakan
• Penyegaran Birokrasi Inhil: Ari Syuria Resmi Nakhodai Kecamatan Tembilahan

Pihaknya pekan lalu juga sudah mengadakan pendidikan paralegal di Kabupaten Ponorogo. Acara tersebut diikuti sebanyak 21 kecamatan di kabupaten tersebut. “Awalnya pendidikan ini (paralegal) di tingkat kecamatan. Selanjutnya akan diteruskan ke tingkat desa,” ujarnya.

Menurutnya, di setiap desa harus ada satu advokat. Sehingga mampu mengurangi penyimpangan anggaran dana desa. Pihaknya membuka peluang bagi sarjana hukum muda yang ada di desa tersebut untuk dididik menjadi advokat.

Nantinya, peserta pendidikan advokat akan mendapatkan dua sertifikat. Pertama sertifikat mengikuti pendidikan advokat. Kedua sertifikat lulus pendidikan advokat. “Jika kemudian umurnya sudah mencukupi sesuai Undang-undang yakni usia 25 tahun, bisa mengikuti sumpah (menjadi advokat) di Pengadilan Tinggi,” jelasnya.

Dalam pendidikan paralegal, lanjut dia, pihaknya juga menggandeng kepolisian. Ini menyusul terbitnya surat edaran Kapolri Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Secara singkat bisa diartikan keadilan berbasis musyawarah.

“Kalau ada perkara dan bisa didamaikan, kenapa harus berperkara. Sehingga perkara yang menumpuk (di kepolisian) bisa berkurang. Ini bagian upaya mewujudkan masyarakat, tidak hanya sadar hukum, tapi patuh hukum,” jelasnya.

Sumber Sindonew.com
https://jatim.sindonews.com/read/16691/1/gagasan-program-satu-desa-satu-advokat-ini-tujuannya-1574493071