
Tembilahan, detikriau.org – Ditahun anggaran 2018 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil meminta kepada Pemkab Inhil dalam hal ini Dinas Perkebunan untuk melakukan langkah nyata dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa rakyat. Penganggaran, diminta untuk lebih diprioritaskan pada perbaikan dan pembangunan tanggul baru maupun pemberantasan organisme pengganggu tanaman.
Permintaan ini disampaikan oleh Komisi II DPRD Inhil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Terkait di ruang rapat Komisi II beberapa waktu lalu.
“Dinas Perkebunan kita harapkan lebih banyak memprioritaskan penganggaran untuk hal-hal yang sifatnya memberi dampak langsung kepada petani,” Sapaikan Komisi II melalui Salah seorang anggotanya, Sulaiman Mz.
Dikatakannya, persoalan perkebunan yang belakangan ini banyak menjadi titik perhatian adalah terkait kerusakan perkebunan akibat hantaman abrasi air laut maupun serangan hama penyakit. Oleh karena itu, penganggaran untuk kedua persoalan ini pastinya akan memberikan dampak langsung secara positif bagi masyarakat petani, khususnya petani kelapa yang menjadi sumber penghidupan terbesar masyarakat di Inhil.
“jadi tentunya perbaikan tanggul ataupun pembuatan tanggul baru jelas masih menjadi harapan para petani, termasuk pemberantasan OPT dan pemberiaan bibit tanaman baru. Jangan programnya hanya sebatas sosialisasi saja.” Kritisi Sulaiman kala itu./ ADV



BERITA TERHANGAT
Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna: Pemuda Adalah Pilar Utama Kemajuan Daerah
Hadiri Tabligh Akbar Hari Santri 2026, Pimpinan DPRD Inhil Tegaskan Dukungan untuk Kemajuan Pesantren
Pastikan Legalitas Lahan Sekolah Nasional Terintegrasi, Pimpinan DPRD Inhil Hadiri Verifikasi Lintas Instansi